Temuan BPK Bantuan untuk Sekolah di Sulbar dari Kementerian Rp6,44 Miliar Belum Dilaporkan

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat tujuh catatan penting, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD, pada Rapat Paripurna DPRD Sulbar penyerahan hasil BPK RI, atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sulbar tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Senin (22/5/2023).

Ada tujuh catatan BPK.

Pertama penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari PT PPN TA 2022 kurang diperhitungkan senilai Rp4,99 Miliar.

Baca juga: Temuan BPK Anggaran Perjalanan Dinas 14 OPD Pemprov Sulbar Tak Sesuai Ketentuan Hingga Rp400 Juta

Baca juga: BPK Temukan 4 Pekerjaan Dinas Perkim dan 7 PUPR Sulbar Kurang Volume

Kedua Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD tidak sesuai ketentuan.

Ketiga Kekurangan Volume atas empat paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan tujuh belas paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp493 juta.

Keempat kesalahan penganggaran Belanja Modal pada tiga SKPD senilai Rp14,11 Miliar.

Kelima Pencatatan, penilaian, pengamanan, dan penatausahaan Aset Tetap belum tertib.

Keenam Penerimaan bantuan sekolah dari Kementarian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum dilaporkan dan disajikan Senilai Rp6,44 Miliar.

Kemudian ketujuh pengelolaan jaminan Izin Usaha Pertambangan belum dilaksanakan dengan tertib.

Terkait bantuan sekolah dari Kementerian pendidikan belum dilaporkan Rp6,44 miliar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mitthar Thala Ali belum melihat secara detail catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar.

"Saya belum lihat catatannya, saya mendengar tadi. Artinya belum sampai ke saya secara detail karena saya sendiri baru menjabat," kata Mitthar.

Dari tujuh catatan BPK salah satunya bantuan sekolah belum dilaporkan.

Sehingga, diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Apa penyebabnya belum saya tahu ini. Jelas kita akan cari solusinya," ungkap Mitthar.