TOPIK
Demo Honorer Mamuju
-
Berdasarkan pantauan di lokasi, para nakes dan guru yang didampingi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) telah memasuki ruangan
-
Menurutnya, tindakan represif aparat kepolisian tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
-
Nurhayati tak mampu menahan tangis saat menagih janji Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, terkait pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.
-
Mengenakan seragam yang telah ia banggakan sejak 2016, Nurhayati berdiri mewakili rekan-rekannya dari 23 Puskesmas se-Kabupaten Mamuju.
-
Kericuhan terjadi saat massa aksi mencoba merangsek masuk ke halaman Kantor Bupati Mamuju untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
-
Aparat kepolisian segera bertindak tegas dengan mengejar peserta aksi yang hendak menyulut api, guna mencegah situasi semakin tidak terkendali.
-
Aksi yang berlangsung untuk hari kedua ini sempat memanas saat massa mencoba membakar ban bekas namun dihalangi pihak kepolisian.
-
Dari total 1.877 usulan yang dikirim ke Jakarta, sebanyak 1.001 di antaranya adalah nakes (559 orang) dan guru (442 orang).
-
Namun, situasi memanas saat permintaan massa untuk masuk ke dalam halaman kantor dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP.
-
Kelompok ini memiliki mekanisme aturan yang berbeda sehingga tidak serta-merta terdampak kebijakan penghapusan honorer
-
hingga kini para honorer mengaku belum menerima informasi resmi terkait tindak lanjut dari janji tersebut.
-
ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta memastikan, Bupati Sutinah Suhardi akan mengusulkan semua non ASN menjadi PPPK paruh waktu.
-
Koordinator lapangan aksi honorer, Ahyar, mengatakan SDK langsung memberikan atensi setelah menerima laporan terkait kegaduhan yang terjadi
-
Menurut Ahyar, honorer memberikan tenggat waktu hingga pukul 22.00 WITA untuk mendapat kepastian terkait usulan agar tenaga honorer bisa diakomodir
-
Sutinah nampak meninggalkan kantor bupati menggunakan mobil Toyota Rush berwarna silver berpelat hitam yang terparkir di belakang kantor bupati.
-
Usai menyampaikan pernyataannya, ia kembali ke ruang kerjanya di lantai dua kantor bupati.
-
Sutinah menuturkan, sejak 2021 hingga 2025, Pemkab Mamuju sudah mengalokasikan Rp255 miliar hanya untuk gaji PPPK saja.
-
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, solusi alterrnatif melalui rekruitmen sistem proporsional atau persentase.
-
Pengabdian panjangnya dimulai sejak tahun 2007 di RSUD Mamuju, sebelum akhirnya pindah ke Puskesmas Bambu pada 2021.
-
Saat massa melanjutkan aksi ke DPRD Mamuju sekitar pukul 11.30 WITA, mereka mendengar kabar bahwa bupati sedang berada di Makassar.
-
Tak ingin pulang dengan tangan hampa, para honorer dan tekon kemudian menduduki kursi para legislator DPRD Mamuju
-
Para honorer menilai alasan Pemkab Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dalih tak mengusulkan mereka, tidak masuk akal.
-
Massa aksi khawatir kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.
-
Massa aksi khawatir kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.