Honorer Mamuju Menanti Janji Pemkab Terkait PPPK Paruh Waktu Minta Proses Transparan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ahyar koordinator aksi honorer mengatakan para honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mendesak pemerintah daerah segera menyampaikan progres usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Mereka menuntut kejelasan janji pengangkatan, yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta.

Syamsudin menyebut, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, berkomitmen untuk mengakomodasi seluruh honorer menjadi PPPK paruh waktu. 

Namun, hingga kini para honorer mengaku belum menerima informasi resmi terkait tindak lanjut dari janji tersebut.

“Kita tidak tahu sampai di mana prosesnya. Kami berharap Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bisa menyampaikan secara transparan langkah yang sudah dilakukan, biar tenaga kontrak tidak bertanya-tanya atau curiga dengan pernyataan DPRD kemarin,” ujar Ahyar koordinator aksi honorer, saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2025).

Baca juga: Warga Mamuju Serbu Pembagian Telur Gratis di CFD Arteri, Ditukar Pakai Kupon

Baca juga: Sekda Mateng Minta Calon PPPK-PW Tuntaskan Pemberkasan, Terakhir Besok

Ia menegaskan, jika komitmen itu tidak segera dipenuhi, ribuan honorer siap kembali menduduki kantor pemerintah dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Mamuju.

“Kalau tidak ada kejelasan, itu komitmen kami bersama para tenaga kontrak,” katanya.

Menurutnya, tenaga kontrak guru dan tenaga kesehatan bahkan telah mendatangi rumah Kepala BKPP, Cheng.

Namun, tidak mendapati keberadaannya.

Hal ini dilakukan karena honorer ingin mengetahui kejelasan nasib mereka.

"Tenaga kontrak guru dan nakes sudah lebih dari 10 kali (datangi rumah Kepala BKPP) bahkan sampai 1 hari bisa 2 kali kesana. Ini terhitung Jumat 12 September kemarin saat aksi pertama nakes dari Tenaga Kontrak kabupaten Mamuju," ungkapnya.

Sebelumnya para honorer melaksanakan aksi unjuk rasa dengan menduduki kantor Bupati dan Gedung DPRD Mamuju, menuntut status mereka juga diakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu.

Sebab pada pengumuman beberapa Waktu lalu, nama mereka tidak tercantum, padahal banyak honorer yang sudah mengabdi belasan tahun.

Polresta Mamuju hingga kini belum bisa memproses permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi tenaga honorer yang akan diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu.

Kepala Urusan Yanmin Sat Intelkam Polresta Mamuju, Bripka Abd Rahman Qadir, mengatakan pihaknya masih menunggu daftar nama tenaga honorer yang resmi diusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).