Ketua DPRD Sebut Bupati Sutinah Janji Akan Usulkan Semua Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Polemik status honorer Mamuju yang tak diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh Waktu kini menemui titik terang.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsudin Hatta mengatakan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengusulkan para honorer akan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Syamsudin mengatakan, dalam pertemuan dengan bupati, pihaknya menekankan aspirasi honorer untuk diakomodasi.

"Tadi, berdasarkan hasil keputusan rapat membentuk sebuah delegasi diantaranya ketua DPRD besarta ketua komisi, fraksi yang sempat hadir untuk koordinasi dengan Bupati. Dalam diskusi kami itu, kami sama seperti tadi kondisinya. Kami diberi kesempatan satu persatu untuk menyampaikan apa yang kita suarakan, apa yang menjadi harapan kita," ujarnya.

Baca juga: HMI Majene Akan Demo Lagi Kejari Usai Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tidak Kunjung Tuntas

Baca juga: Sepekan Polres Mamuju Tengah Terbitkan 1.803 SKCK PPPK Paruh Waktu, Total Rp54 Juta Masuk Kas Negara

Ia memastikan, Bupati akan mengusulkan semua non ASN menjadi PPPK paruh waktu.

"Dalam diskusi yang panjang, bupati menyampaikan kepada kami bahwa seluruh data yang masuk akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Seluruh data yang ada, bupati akan mengusulkan semua," kata Syamsudin.

Namun, Syamsudin juga menyinggung kendala yang sebelumnya dihadapi, yakni absennya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju dalam rapat. 

Sejak pagi, DPRD sudah meminta agar kepala BKD hadir, tetapi hingga malam tak kunjung ada kabar.

Hal itu disampaikan Syamsudin saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama ribuan honorer yang memadati Gedung DPRD Mamuju, Rabu (17/9/2025) malam.

Sebelumnya, sejak Senin (15/9/2025), tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, hingga teknis menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati dan DPRD. 

Mereka menuntut kejelasan nasib setelah pemerintah daerah tidak mengusulkan mereka sebagai PPPK paruh waktu.

Di sisi lain, persoalan honorer di Mamuju juga pernah disoroti secara nasional. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi