BKPP Mangkir dari RDP, Ketua DPRD Mamuju Minta Maaf di Depan Ribuan Honorer

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ribuan tenaga honorer kembali memadati Gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (17/9/2025).

Mereka mengadu nasib setelah tak terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Ini merupakan hari ketiga mereka berunjuk rasa, baik di DPRD maupun di Kantor Bupati Mamuju.

Baca juga: Honorer Minta Ketua DPRD Mamuju Tekan Bupati Soal PPPK Paruh Waktu,Ultimatum Sampai Pukul 22.00 Wita

Jumlah massa kali ini meningkat drastis dibandingkan sebelumnya, dari sekitar 500 orang menjadi ribuan.

Mereka kembali hadir untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Salah satunya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora).

Sebanyak 16 dari 30 anggota DPRD Mamuju hadir dalam RDP tersebut, sehingga dinyatakan korum.

Namun, para honorer BKPP Mamuju, Cheng, tak kunjung hadir hingga pukul 16.30 WITA.

Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menyampaikan permohonan maaf kepada para honorer dan organisasi pendamping.

“Dengan hormat, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kehadiran BKPP sangat penting untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban yang sahih. Sayangnya, hingga rapat berlangsung, Kepala BKD tidak hadir,” kata Syamsuddin di hadapan peserta RDP.

Ia menegaskan DPRD tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi honorer. 

Namun, absennya pihak BKPP membuat forum tidak mendapatkan keterangan teknis yang dibutuhkan.

“Tadi sempat ada perwakilan BKPP, tetapi tidak bertahan karena merasa bukan kewenangannya. Padahal justru kami butuhkan adalah pejabat yang memiliki kapasitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syamsuddin juga mengapresiasi kehadiran Dinas Kesehatan, Disdikpora, serta BPKAD yang tetap hadir mendengarkan aspirasi honorer. 

Ia berjanji hasil pembahasan akan tetap ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi