Tak Diusulkan PPPK Paruh Waktu, Tangis Ratusan Honorer Teknisi di Mamuju Pecah di Kantor Bupati

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Raut wajah Maisuri (43) tampak muram. 

Dengan kerudung abu-abu yang membingkai wajahnya dan kacamata hitam tebal, ia berdiri di halaman Kantor Bupati Mamuju, Selasa (23/9/2025). 

Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca menahan air mata.

Maisuri, tenaga teknis di DPRD Mamuju, sudah mengabdi sejak 2009. 

Baca juga: Polisi Panggil Rekan Kerja Hijrah Korban Pembunuhan oleh Suami Nasabah di Pasangkayu

Baca juga: Relawan Kartini Palu Salurkan Bantuan untuk Nenek Hijrah, Karyawati Korban Pembunuhan di Pasangkayu

Namun, namanya bersama ratusan rekan lain tak masuk dalam daftar usulan terbaru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Kami orang tua, sudah lama mengabdi. Saya kecewa, kita dijanjikan akan diusulkan semua. Kita diminta bersabar, sampai mana kita bersabar? Sampai di sini kami bersabar,” ujar Maisuri dengan nada getir.

Tangis pun pecah. Ratusan tenaga teknis yang sejak pagi menunggu kabar di halaman kantor bupati larut dalam kekecewaan. 

Ada yang saling berpelukan, ada pula yang hanya duduk terdiam sambil mengusap air mata.

Maisuri melanjutkan, dirinya dan banyak tenaga teknis lain kini merasa benar-benar kehilangan harapan.

“Kami bagian teknis kecewa betul, karena pemimpin kami tidak kreatif. Seandainya kami bisa ikut CPNS tidak apa-apa, tapi umur kami sudah tidak memungkinkan ikut PNS,” tuturnya.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada tenaga kontrak dan teknis yang belum bisa diakomodasi dalam usulan PPPK paruh waktu.

Ia menyebut, pemerintah daerah sebenarnya sudah menambah kuota usulan, namun tetap belum mencukupi seluruh tenaga kontrak yang ada.

“Yang saya tidak usulkan, mohon maaf. Pemerintah Kabupaten Mamuju memang tidak punya anggaran untuk menggaji semuanya. Harus saya sampaikan walaupun pahit, ini bukan keinginan saya, tapi keadaan keuangan yang membatasi,” tutur Sutinah.

Bagi Maisuri dan ratusan tenaga teknis lain, pengangkatan PPPK paruh waktu adalah satu-satunya harapan. 

Mereka telah menutup peluang menjadi CPNS karena usia, sementara status kontrak yang tak menentu telah berlangsung lebih dari satu dekade.

“Yang kami inginkan hanya kepastian. Jangan sampai pengabdian kami selama belasan tahun dianggap tidak berarti,” kata Maisuri pelan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi