Tak Ada Kepastian, Ratusan Honorer Mamuju Segel Kantor BKPP Hingga Jegat Bupati di Pelantikan Kades

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ratusan tenaga kontrak di Mamuju, Sulawesi Barat, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju pada Senin, (22/9/2025). 

Aksi ini dilakukan untuk menuntut kepastian status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pada pekan lalu, ratusan honorer juga mendatangi kantor Bupati Mamuju hingga DPRD Mamuju menuntuk agar mereka diakomodir.

Baca juga: Warga Tommo Mamuju Diringkus Polisi Kasus Pencabulan Anak, Pelaku Masuk Dapur Tarik dan Peluk Korban

Baca juga: CERITA Riri Ibu Hijrah Terakhir Komunikasi Kamis, Titip Pesan Diuruskan Motor Sebelum Pergi Bekerja

Bahkan mereka harus menduduki atau menginap di kantor tersebut demi memperjuangkan status PPPK paruh waktu.

Koordinator aksi, Muh Ahyar, menyatakan bahwa massa sengaja menunggu kedatangan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, yang dijadwalkan melantik kepala desa. 

Mereka berharap bisa bertemu langsung dengan bupati untuk menyampaikan tuntutan mereka. 

Massa telah menyegel Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Mamuju karena tidak mendapatkan jawaban, yang menyebabkan lumpuhnya pelayanan.

Ada tiga tuntutan utama yang disuarakan para tenaga kontrak:

1.Pengangkatan semua tenaga kontrak yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk yang sudah dirumahkan.

2.Pengangkatan tenaga kontrak yang tidak lolos seleksi CPNS 2024 atau tidak sempat mengikuti ujian tahap kedua.

3.Pembukaan formasi PPPK paruh waktu bagi semua tenaga kontrak, termasuk guru TK/PAUD swasta di Mamuju.

Hingga saat ini, massa masih bertahan di Kantor Bupati Mamuju, bertekad untuk mencegat bupati setelah acara pelantikan selesai untuk mendapatkan kejelasan mengenai nasib dan kesejahteraan mereka.(*)