Demo PPPK Paruh Waktu

Tak Diusulkan Jadi PPPK,Honorer Teknisi DPRD Mamuju Berlinang Air Mata, Bupati Minta Maaf

Beberapa dari mereka saling berpelukan, sementara yang lain hanya duduk terdiam, mengusap air mata.

|
Editor: Abd Rahman
SUANDI
Kecewa - Maisuri, saat ditemui di Kantor Bupati Mamuju, Selasa (23/9/2025). Tenaga teknis di DPRD Mamuju, sudah mengabdi sejak 2009. Namun, namanya bersama ratusan rekan lain tak masuk dalam daftar usulan terbaru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tangis Maisuri (43) pecah di halaman Kantor Bupati Mamuju, Selasa (23/9/2025), setelah pengabdiannya selama belasan tahun seolah tak berarti. 

Tenaga teknis di DPRD Mamuju itu kecewa berat usai namanya, bersama ratusan rekan lain, tidak tercantum dalam daftar usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

“Kami orang tua, sudah lama mengabdi. Saya kecewa. Kami dijanjikan akan diusulkan semua. Kami diminta bersabar, tapi sampai mana kami harus bersabar? Sampai di sini kami bersabar,” ujar Maisuri dengan nada getir.

Baca juga: Susah Tidur? Ini 7 Tips Jitu dan Panjatkan Doa Agar Pulas Sepanjang Malam

Baca juga: 15 Tips Jitu Wajib Diketahui Istri Agar Suami Tetap Cinta dan Tak Mau Selingkuh

Kekecewaan ini dirasakan oleh seluruh tenaga teknis yang telah menunggu kabar sejak pagi di halaman kantor bupati. 

Beberapa dari mereka saling berpelukan, sementara yang lain hanya duduk terdiam, mengusap air mata.

Maisuri merasa ia dan rekan-rekannya kehilangan harapan. 

“Kami bagian teknis kecewa betul, karena pemimpin kami tidak kreatif. Seandainya kami bisa ikut CPNS tidak apa-apa, tapi umur kami sudah tidak memungkinkan,” keluhnya.

Di sisi lain, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, menyampaikan permohonan maaf.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji seluruh tenaga kontrak.

“Yang tidak saya usulkan, mohon maaf. Pemerintah Kabupaten Mamuju memang tidak punya anggaran untuk menggaji semuanya. Harus saya sampaikan walaupun pahit, ini bukan keinginan saya, tapi keadaan keuangan yang membatasi,” tutur Sutinah.

Bagi Maisuri dan ratusan tenaga teknis lainnya, pengangkatan PPPK paruh waktu adalah satu-satunya jalan. 

Usia mereka telah membatasi kesempatan menjadi CPNS, sementara status kontrak yang tidak pasti telah mereka jalani lebih dari satu dekade.

“Yang kami inginkan hanya kepastian. Jangan sampai pengabdian kami selama belasan tahun dianggap tidak berarti,” kata Maisuri lirih.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved