Demo Honorer Mamuju
Honorer Mamuju Menanti Janji Pemkab Terkait PPPK Paruh Waktu Minta Proses Transparan
hingga kini para honorer mengaku belum menerima informasi resmi terkait tindak lanjut dari janji tersebut.
Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
lihat foto
“Untuk PPPK pasca unjuk rasa, kami belum bisa memproses SKCK-nya karena belum menerima nama-nama itu dari BKD,” ujar Rahman saat ditemui di Mapolresta Mamuju, Jl KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Kamis (18/9/2025).
Rahman menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BKD, namun hingga kini belum mendapat kejelasan.
“Kami juga masih memproses permohonan sebelumnya. Mungkin hari Senin baru bisa kita layani,” katanya.
Sebelumnya, ribuan tenaga honorer di Mamuju yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis menggelar aksi unjuk rasa sejak Senin (15/9/2025).
Mereka menuntut agar diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu setelah tidak diusulkan oleh Pemkab Mamuju.
Aksi berlanjut ke Gedung DPRD Mamuju pada Rabu (17/9/2025) malam.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta, menyampaikan hasil pertemuan dengan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi.
Menurut Syamsudin, bupati berkomitmen mengusulkan seluruh data honorer yang masuk agar bisa diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu.
“Dalam diskusi yang panjang, bupati menyampaikan bahwa seluruh data yang ada akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Meski demikian, Syamsudin menyinggung absennya Kepala BKD Mamuju dalam RDP bersama DPRD dan honorer.
Padahal, sejak pagi DPRD sudah meminta BKD hadir untuk memberi penjelasan, namun hingga malam tak kunjung datang.
Pemkab beralasan, penolakan itu dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.