Honorer Mamuju Menanti Janji Pemkab Terkait PPPK Paruh Waktu Minta Proses Transparan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ahyar koordinator aksi honorer mengatakan para honorer di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mendesak pemerintah daerah segera menyampaikan progres usulan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Mereka menuntut kejelasan janji pengangkatan, yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta.

Syamsudin menyebut, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, berkomitmen untuk mengakomodasi seluruh honorer menjadi PPPK paruh waktu. 

Namun, hingga kini para honorer mengaku belum menerima informasi resmi terkait tindak lanjut dari janji tersebut.

“Kita tidak tahu sampai di mana prosesnya. Kami berharap Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bisa menyampaikan secara transparan langkah yang sudah dilakukan, biar tenaga kontrak tidak bertanya-tanya atau curiga dengan pernyataan DPRD kemarin,” ujar Ahyar koordinator aksi honorer, saat dikonfirmasi, Minggu (21/9/2025).

Baca juga: Warga Mamuju Serbu Pembagian Telur Gratis di CFD Arteri, Ditukar Pakai Kupon

Baca juga: Sekda Mateng Minta Calon PPPK-PW Tuntaskan Pemberkasan, Terakhir Besok

Ia menegaskan, jika komitmen itu tidak segera dipenuhi, ribuan honorer siap kembali menduduki kantor pemerintah dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Mamuju.

“Kalau tidak ada kejelasan, itu komitmen kami bersama para tenaga kontrak,” katanya.

Menurutnya, tenaga kontrak guru dan tenaga kesehatan bahkan telah mendatangi rumah Kepala BKPP, Cheng.

Namun, tidak mendapati keberadaannya.

Hal ini dilakukan karena honorer ingin mengetahui kejelasan nasib mereka.

"Tenaga kontrak guru dan nakes sudah lebih dari 10 kali (datangi rumah Kepala BKPP) bahkan sampai 1 hari bisa 2 kali kesana. Ini terhitung Jumat 12 September kemarin saat aksi pertama nakes dari Tenaga Kontrak kabupaten Mamuju," ungkapnya.

Sebelumnya para honorer melaksanakan aksi unjuk rasa dengan menduduki kantor Bupati dan Gedung DPRD Mamuju, menuntut status mereka juga diakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu.

Sebab pada pengumuman beberapa Waktu lalu, nama mereka tidak tercantum, padahal banyak honorer yang sudah mengabdi belasan tahun.

Polresta Mamuju hingga kini belum bisa memproses permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi tenaga honorer yang akan diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu.

Kepala Urusan Yanmin Sat Intelkam Polresta Mamuju, Bripka Abd Rahman Qadir, mengatakan pihaknya masih menunggu daftar nama tenaga honorer yang resmi diusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Untuk PPPK pasca unjuk rasa, kami belum bisa memproses SKCK-nya karena belum menerima nama-nama itu dari BKD,” ujar Rahman saat ditemui di Mapolresta Mamuju, Jl KS Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Kamis (18/9/2025).

Rahman menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan BKD, namun hingga kini belum mendapat kejelasan.

“Kami juga masih memproses permohonan sebelumnya. Mungkin hari Senin baru bisa kita layani,” katanya.

Sebelumnya, ribuan tenaga honorer di Mamuju yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis menggelar aksi unjuk rasa sejak Senin (15/9/2025). 

Mereka menuntut agar diakomodasi menjadi PPPK paruh waktu setelah tidak diusulkan oleh Pemkab Mamuju.

Aksi berlanjut ke Gedung DPRD Mamuju pada Rabu (17/9/2025) malam. 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta, menyampaikan hasil pertemuan dengan Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi.

Menurut Syamsudin, bupati berkomitmen mengusulkan seluruh data honorer yang masuk agar bisa diakomodasi sebagai PPPK paruh waktu.

“Dalam diskusi yang panjang, bupati menyampaikan bahwa seluruh data yang ada akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.

Meski demikian, Syamsudin menyinggung absennya Kepala BKD Mamuju dalam RDP bersama DPRD dan honorer. 

Padahal, sejak pagi DPRD sudah meminta BKD hadir untuk memberi penjelasan, namun hingga malam tak kunjung datang.

Pemkab beralasan, penolakan itu dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi