BREAKING NEWS: Ratusan Honorer Geruduk Kantor Bupati Mamuju, Minta Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ratusan honorer dan tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Mamuju menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Senin (15/9/2025).

Mereka menuntut kejelasan nasib setelah tidak diusulkan masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025.

Massa aksi khawatir kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.

Baca juga: 4.215 Honorer Pemprov Sulbar Lulus PPPK Paruh Waktu, Berpeluang Penuh Waktu Jika Hal Ini Terjadi

Baca juga: 4.215 Honorer Pemprov Sulbar Lulus PPPK Paruh Waktu, Berpeluang Penuh Waktu Jika Hal Ini Terjadi

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi, ada yang sampai 10 hingga 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan. Kalau kami tidak diangkat sebagai PPPK paruh waktu, otomatis akan dirumahkan,” kata Koordinator Lapangan aksi, Ahyar, saat berorasi.

Para honorer menilai alasan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menyebut keterbatasan anggaran sebagai dasar tidak mengusulkan mereka tidak masuk akal.

Pasalnya, mereka mengaku telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sudah mengikuti proses seleksi PPPK tahap satu dan dua.

“Kami bukan tenaga fiktif, nama kami ada di database BKN. Proses seleksi juga sudah kami ikuti, tapi kenapa sekarang kami tidak diakomodasi dalam PPPK paruh waktu? Itu yang ingin kami tanyakan,” lanjut Ahyar.

Kekhawatiran akan dirumahkan menghantui ratusan honorer dan tekon di Mamuju.

Selama ini, mereka menjadi tulang punggung di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.

Sejumlah peserta aksi bahkan mengaku telah menggantungkan hidup selama puluhan tahun dari status honorer, dengan gaji yang jauh dari kata layak.

“Kalau kami diberhentikan, kami mau makan apa? Anak-anak kami sekolah bagaimana? Kami bukan menuntut muluk-muluk, hanya ingin kepastian dan keadilan,” teriak salah seorang tenaga honorer di tengah kerumunan.

Para honorer mendesak Bupati Mamuju untuk turun langsung memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah daerah.

Mereka berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti agar ratusan pegawai tidak kehilangan pekerjaan.

“Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” ucap Ahyar.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi