Pemerintah Desa Jengeng Raya dan Lariang Tegaskan Hibah dari Masyarakat untuk Batalyon TNI AD Sah

3. Menekan persepsi publik agar TNI menunggu hibah dari perusahaan;

4. Mengaburkan fakta hukum dan hasil penyelidikan resmi BPN serta SP2HP Polda Sulbar yang menegaskan bahwa lahan tersebut bukan bagian dari HGU perusahaan.

Landasan Hukum Hibah Masyarakat Tetap Sah

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, hibah masyarakat kepada TNI AD sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat:

kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

Karena seluruh unsur tersebut telah terpenuhi dan disahkan oleh BPN, maka akta hibah masyarakat sah dan tidak dapat dibatalkan sepihak, kecuali melalui putusan pengadilan yang telah inkracht.

Sikap Tegas Pemerintah Desa

Dalam poin kesimpulan, kedua kepala desa menyatakan sikap resmi sebagai berikut: