Tergugat Eksekusi Lahan di Polman Ajukan PK, Mahyuddin : Saya Akan Bawa Bukti-bukti

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Tergugat dalam perkara eksekusi lahan di Desa Katumbagan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) berencana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). 

Langkah ini ditempuh karena menemukan adanya dugaan kejanggalan dalam proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Polewali.

"Saya akan mengajukan PK karena ada dugaan praktik mafia peradilan di PN. Putusan pengadilan sangat merugikan saya,"ungkap pihak tergugat Mahyuddin, kepada wartawan, Jumat (4/7/2025) malam.

Mahyuddin mengaku akan berjuang habis-habisan untuk mendapatkan kembali hak atas lahannya. 

Baca juga: 10 Tahun Rusak, Warga Ulumanda Gotong Royong Bangun Jembatan, Karena Capek Tunggu Janji Pemerintah

Baca juga: Kasus Dugaan Perjadin Fiktif DPRD Sulbar, Ketika Maling Anggaran Dimaafkan Keadilan Dipermainkan

"Saya akan membawa bukti-bukti. Tuntutan kemarin ada 60 are, tapi ada tiga lokasi itu 10 are yang dituntut, tapi setelah kami ukur itu ada 30 are,"terangnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Sulbar, Arman, turut menyoroti kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut yang dimulai dari putusan PN Polman Nomor 14/PDTG/1997/PN Polewali, yang ditangani langsung oleh Hakim Kutana SH, saat itu juga menjabat sebagai Ketua PN Polman.

"Kami sangat menyayangkan. Hakim Kutana menangani dua perkara sekaligus, pidana dan perdata, dengan objek yang sama. Secara etis, hal ini tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," kata Arman.

Ia juga mencurigai adanya praktik mafia hukum dan suap dalam perjalanan perkara tersebut.

Kekalahan pihak tergugat dalam proses kasasi menurutnya memperkuat dugaan adanya kejanggalan.

"Kalau perkara pidananya dimenangkan penggugat, pasti perdata juga akan dimenangkan. Tidak mungkin seorang hakim mempermalukan dirinya sendiri dengan putusan yang bertolak belakang," tambahnya.

Arman mengatakan, GERAK memastikan akan mengawal kasus ini hingga ke Mahkamah Agung (MA), bahkan tak segan membawa persoalan ini ke pusat.

Ia menegaskan, pihak tergugat kini telah mengantongi bukti yang akan digunakan untuk mengajukan PK.

"Kami sedang menganalisis bukti-bukti tambahan. Bersama tim advokat, kami akan kembali hadir di PN Polewali untuk menempuh upaya hukum lanjutan," ujarnya.

Tak hanya melalui jalur hukum, GERAK juga berencana menggelar aksi besar-besaran di PN Polewali Mandar dan Pengadilan Tinggi Sulbar sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakadilan dalam putusan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak tujuh rumah telah dirobohkan di atas lahan seluas 60 are, yang menjadi objek eksekusi di Dusun Pulludai, Desa Katumbagan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (4/7/2025).