TOPIK
Kemenkum Sulawesi Barat
-
Dalam kesempatannya, John Batara berharap agar penyusunan Raperda RPJMD memuat visi, misi, dan arah kebijakan program prioritas yang jelas.
-
Ia berharap proses penyusunan Ranperda ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
-
John Batara Manikallo menekankan bahwa Peraturan Bupati yang sedang disusun ini memiliki peran strategis.
-
Kekayaan Intelektual juga merupakan motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing Negara.
-
Supratman menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan PT MBS telah membayar kewajibannya kepada LMK SELMI.
-
Dalam pertemuan itu, juga membahas sejumlah muatan dalam draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi landasan formal kolaborasi ini.
-
Menurut Sunu Tedy Maranto kunjungan Kabid Hukum Polda Sulbar selain mempererat silaturahmi juga berkoodinasi terkait terkait PAW MKNW Sulawesi Barat.
-
Rakor tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, jajaran Kanwil, dan perwakilan dari INI Sulbar.
-
Direktur Penegakan Hukum DJKI menyoroti sejumlah hal terkait pelaksanaan penyidikan, proses mediasi, dan pemblokiran situs ilegal.
-
Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sulawesi Barat.
-
Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unit kerja Kemenkum dari seluruh wilayah.
-
Hasil harmonisasi ketiga Rancangan Peraturan Bupati dari Kabupaten Mamasa tersebut dinyatakan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.
-
Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah yang berhasil mencapai 100 persen legalisasi Koperasi Merah Putih.
-
Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan data dan laporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Hidayat menyebut regulasi ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan layanan grasi lebih transparan, cepat, dan terintegrasi secara digital.
-
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama dari Polda Sulawesi Barat.
-
Ini dilakukan untuk memastikan Posbankum siap berfungsi optimal dalam melayani kebutuhan hukum masyarakat.
-
Ia berharap sinergi dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar dapat terjalin dalam rangka meningkatkan kualitas ASN.
-
Ia menyebut bahwa hal itu dilakukan sebagai komitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran
-
Hal tersebut sejalan dengan harapan Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto agar setiap produk hukum yang dihasilkan harus memiliki manfaat
-
Kunjungan ini akan menjadi bagian dari upaya intensifikasi monitoring dan asistensi langsung untuk membantu mengatasi hambatan yang ada.
-
Sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum sangat dibutuhkan dalam proses pendaftaran dan perlindungan Indikasi Geografis.
-
Peringkat Indonesia yang sebelumnya berada pada level Partially Compliant (PC) kini naik menjadi Largely Compliant (LC).
-
Ia juga menegaskan komitmen Kemenkum Sulbar dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Sulbar, khususnya dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
-
Ia juga menegaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mencapai keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan secara umum.
-
"Jika semua terpenuhi, maka kita dapat memperoleh komunikasi publik yang baik," tambahnya.
-
Antusiasme peserta terlihat jelas dari diskusi aktif dan banyaknya pertanyaan yang diajukan di setiap sesi
-
DJKI mencatat bahwa selama satu Dekade terakhir terdapat lebih dari 1,7 juta permohonan KI dengan rata rata pertumbuhan mencapai 18,5 % per tahun
-
Pertemuan ini fokus pada rencana pembentukan Fakultas Hukum Unsulbar dan penjajakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak.
-
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Kakanwil Sunu Teddy Maranto menekankan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang cermat dan partisipatif