Reses Ketiga DPRD Sulbar 2025, Sekwan: Serap Aspirasi untuk Perencanaan Pembangunan Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• DPRD Sulbar menggelar Reses Ketiga 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat di seluruh dapil.
• Aspirasi mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan peningkatan layanan publik.
• Sekwan memastikan seluruh usulan dirangkum dan menjadi dasar perencanaan pembangunan sesuai visi Pemprov Sulbar.

 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Anggota DPRD Sulawesi Barat menggelar Reses Ketiga Tahun 2025 di seluruh daerah pemilihan pada awal November.

Agenda ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah.

Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto A.P, mengatakan reses merupakan amanat undang-undang dan berfungsi menghubungkan kembali anggota dewan dengan konstituennya.

Baca juga: Panja DPRD Sulbar Finalisasi Ranperda Perubahan Perda Perumda Sebuku Energi Malaqbi

“Reses adalah kesempatan bagi anggota DPRD mendengarkan kebutuhan masyarakat. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Aspirasi yang muncul umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan publik di kecamatan dan desa.

Arianto memastikan seluruh aspirasi dari tiap dapil akan dihimpun, diolah, dan disampaikan kepada pimpinan DPRD maupun pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Ia berharap usulan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan Sulbar sesuai visi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

Ia menegaskan Sekretariat DPRD memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan reses, mulai persiapan teknis, pendampingan lapangan, hingga penyusunan laporan akhir.

Reses kali ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat agar hubungan representasi politik semakin akuntabel.

“Kami berharap pembangunan di Sulbar semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada DPRD,” tutup Arianto.(*)