Demo di DPRD Sulbar: Badko HMI Soroti Mafia BBM, Tambang Ilegal, hingga PAD Rendah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Kamis (2/10/2025).

Aksi digelar di Jl H Abd Malik Pettana Endeng, Mamuju, bertepatan dengan dua momentum penting: dua dekade Provinsi Sulbar, 200 hari kepemimpinan gubernur, dan satu tahun kinerja DPRD Sulbar.

Ketua Badko HMI Sulbar, Muhammad Ridwan, menyebut momen ini seharusnya menjadi ajang refleksi.

Baca juga: DPRD Sulbar Janji Perjuangkan Aspirasi Tenaga Kontrak Mamuju

Menurutnya, sejak dibentuk pada 2004, Sulbar diharapkan menghadirkan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi daerah yang dulu terpinggirkan.

“Beberapa harapan itu memang sudah tercapai, seperti konektivitas jalan dan hadirnya sekolah. Tapi persoalan mendasar masih banyak, mulai dari kemiskinan hingga pengelolaan anggaran,” kata Ridwan.

Ia mengapresiasi langkah penataan birokrasi dan penguatan konektivitas wilayah selama 200 hari kepemimpinan gubernur.

Namun, ia menilai kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat masih minim.

Bidang pendidikan, kesehatan, dan transparansi penggunaan APBD dinilai belum maksimal.

Kinerja DPRD Sulbar selama setahun juga ikut disorot.

Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dinilai belum berpihak kepada rakyat.

“DPRD adalah simbol representasi rakyat. Tapi kenyataannya, banyak keputusan strategis justru menimbulkan pertanyaan,” tegas Ridwan.

Dalam orasinya, Badko HMI menyampaikan sejumlah isu utama:

Mafia Tanah dan Konflik Agraria

Warga di Mamuju Tengah disebut jadi korban penggusuran dan kriminalisasi akibat praktik mafia tanah.

Mafia BBM