TOPIK
Kemenkum Sulawesi Barat
-
Kadiv P3H mengaku bahwa saat ini pembentukan Pos Bantuan Hukum di Sulawesi Barat sudah mencapai 100 persen.
-
Raja Juli mengaku pihak PSI baru saja mengajukan permohonan kepengurusan dengan sistem online pada hari Kamis (09/10/2025).
-
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas guna menjamin kelangsungan program kerja.
-
Hidayat menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarpegawai serta kesiapan seluruh unsur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
-
Kakanwil mengatakan kesiapannya untuk membuka ruang kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dengan perguruan tinggi
-
SK tersebut menyatakan H. Muhamad Mardiono sebagai ketua umum dan Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum.
-
Menutup arahannya, Kakanwil Sunu Tedy menyampaikan rencana pelaksanan FMD yang akan dilaksanakan waktu dekat.
-
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), John Batara Manikallo hadir mewakili Kakanwil Sunu Tedy Maranto.
-
Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Barat, Ramdani Boy dalam kesempatan itu tekankan pentingnya peran Kepala Lapas dan Rutan menjaga ketertiban dan keamanan
-
"Hal ini diharapkan agar menjadi acuan dalam melakukan perencanaan penanggulangan bencana di Sulbar," lanjutnya
-
Sehingga sebanyak 16 merek telah berhasil diinput ke dalam aplikasi permohonan pendaftaran merek.
-
Kakanwil mengatakan bahwa tidak ada hal lain kecuali ungkapan rasa syukur bagi para PPPK.
-
Pelaksanaan kegiatan itu dihadiri oleh Perangkat Desa Pati'di, Tokoh masyarakat Tokoh Pemuda dan Mahasiswa dari STAIN Al-Asyhari Mamuju
-
Hasil rapat pengharmonisasian tersebut disepakati dilakukan beberapa perubahan dan perbaikan
-
Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam pembangunan inklusif dan partisifatif, Ranperda Pertanian Organic menghadirkan jaminan ketahanan pangan.
-
Dalam kesempatannya I Gede Sandi menyampaikan bahwa pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang berperpekstif HAM.
-
Ia mengaku, penetapan Surat Keputusan PPPK dan PPPK paruh waktu paling lambat tanggal 30 September 2025.
-
Menurut Kakanwil, struktur organisasi daerah harus mampu menjawab tuntutan zaman dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dinamis.
-
Ini penting untuk mendukung tata kelola pengadaan yang bersih dan profesional.
-
John menekankan bahwa pengaturan retribusi pada pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
-
Sunu Tedy dalam sambutannya mengatakan, meneladani Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh dimensi kehidupan.
-
Menurutnya, pembentukan Kadarkum minimal harus memiliki 15 anggota tanpa batasan latar belakang pendidikan maupun jenis kelamin.
-
Menurut Febian, KUHP baru lebih mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa, khususnya Pancasila, budaya Indonesia, dan kehidupan modern.
-
Ia menyampaikan bahwa pembentukan produk hukum tidak boleh dianggap sebagai formalitas saja,
-
Menurutnya, apostille merupakan bentuk legalisasi dokumen satu pintu yang diakui secara internasional, termasuk oleh negara Turki.
-
Dalam pertemuan itu juga dibahas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
-
Dengan hasil ini, diharapkan para pemrakarsa dapat mengikuti saran dan perbaikan yang diberikan.
-
Dalam sambutannya, Kakanwil Sunu Tedy Maranto menekankan agar para OBH bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
-
Irsyadi menegaskan, rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya menegakkan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan
-
Keikutsertaan Kemenkum Sulbar dalam kegiatan ini sebagai komitmen untuk terus berkolaborasi dalam mendukung penguatan kelembagaan MPN.