Kanwil Kemenkum Sulbar Dukung Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti Sharing Edukatif dan Ngobrol Inspiratif Pengadaan Barang/Jasa (SENI PBJ) secara virtual yang dilaksanakan oleh UKPBJ Kemenkum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto, serta staf PPK lainnya.

Pelaksanaan kegiatan ini membahas pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pelaksanaan e-purchasing melalui mini kompetisi, serta kewajiban PPK dalam pemenuhan dokumen e-purchasing.

Kepala Biro BMN, Itun Wardatul Hamro, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan Tipikor dalam pelaksanaan e-purchasing.

"Khususnya melalui mekanisme mini kompetisi dan pentingnya peran serta kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan," sambungnya.

E-purchasing diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun tetap memerlukan pengawasan serta pemahaman yang baik agar tidak disalahgunakan.

Ini penting untuk mendukung tata kelola pengadaan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, Tomy Darlinanto, PPBJ Ahli Madya yang menjadi narasumber kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa upaya pencegahan Tipikor dalam e-purchasing harus terus diperkuat.

"Risiko korupsi dalam pengadaan masih tinggi meskipun menggunakan sistem elektronik. Karena itu, perlu penguatan integritas dan kepatuhan pada prosedur," tegasnya. (*)