Dukung BPK, Bapperida Sulbar Siapkan Dokumen Terkait Pertambangan dan Ketahanan Pangan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat memastikan dukungan penuh terhadap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat. 

Pemeriksaan terinci ini fokus pada dua sektor strategis yang tertuang dalam program Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Entree meeting atau pertemuan pembukaan pemeriksaan telah dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Baca juga: Terekam CCTV, Detik-Detik Maling Gondol Motor Scoopy Merah di Depan Indomaret Karema Mamuju

Baca juga: 16 Persen Pekerja Indonesia Stres Berat, Psikolog : Jeda 5 Menit di Tengah Mobilitas Tinggi

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menugaskan Sekretaris Badan Darwis Damir untuk hadir, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan terinci yang serentak dilakukan secara nasional terhadap seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Junda Maulana menjelaskan, untuk Sulawesi Barat, BPK menetapkan dua fokus utama pemeriksaan, yaitu:

- Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Serta Kehutanan Atas Kegiatan Usaha Pertambangan (TA 2023 s.d. Triwulan III 2025).

- Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan (Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2025).

Plh. Sekretaris Daerah, yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, menjelaskan  kedua fokus ini sangat penting untuk mendukung dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta menjaga Lingkungan Hidup.

Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, menjamin kesiapan pihaknya dalam mendukung kelancaran pemeriksaan ini.

"Akan kita siapkan dan dukung seluruh data dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan," tegas Darwis. Dukungan tersebut mencakup dokumen perencanaan utama seperti RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah.

Menurut Darwis, pemeriksaan lingkungan bertujuan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama dalam program prioritas penguatan kelembagaan, tata ruang, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung mulai 16 Oktober hingga 20 November 2025.

Darwis menyebut bahwa Tim BPK RI berharap dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola lingkungan dan pangan di Sulawesi Barat.

Bidang Lingkungan Hidup: Pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Bidang Ketahanan Pangan: Perencanaan Pangan, Sistem Informasi Pangan, Neraca Pangan, Produksi Pangan, Cadangan Pangan (untuk stabilitas pasokan dan harga), serta Distribusi Pangan.

Kegiatan entree meeting ini dihadiri oleh Kepala Bidang BPK Perwakilan Sulawesi Barat beserta Tim, Inspektur Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.(*)