TOPIK
		Bapperida Sulbar
	
	
		
				
	        
					        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Menurutnya, pengelolaan Hub JIPP berperan strategis dalam memperkuat inovasi pelayanan publik di daerah.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kepala Bapperida Junda Maulana Rapat ini sangat penting  melengkapi data guna mendapatkan surat persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN RI
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Audiance ini membahas potensi kerja sama peningkatan layanan penerbangan dari dan ke Sulawesi Barat, agar memperluas aksesibilitas wilayah.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Darwis Damir menambahkan bahwa kegiatan harmonisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat bersama dengan Kementerian PANRB Jumat pekan lalu. 
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Plh Kepala Bapperida, Darwis Damir, menjelaskan bahwa kegiatan intensif ini dilakukan setelah melaporkan hasil rapat kepada Kepala Bapperida
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Junda Maulana menjelaskan bahwa upaya memperluas penerapan digitalisasi ini sejalan dengan Misi kelima
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya, hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, sebagai narasumber kunci.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Junda juga menekankan pentingnya aspek pelembagaan inovasi. Pelembagaan ini dilakukan dengan cara menjadikan inovasi pelayanan publik
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Evaluasi ini dilakukan sejalan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Komisi Informasi Pusat. 
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Sosialisasi membahas dua surat edaran penting menjadi pedoman utama pengadaan tahun depan.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Arjanto menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh sekadar memperkuat fisik wilayah
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Acara penting yang menjadi titik awal pemeriksaan ini turut diikuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Langkah strategis ini diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko yang ketat dalam seluruh siklus perencanaan.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam arahannya, menyoroti peran sentral dua jabatan kunci daerah.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Tujuannya adalah membangun sinergitas dan sinkronisasi kegiatan Bapperida Sulbar untuk tahun 2025.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Menurutnya, langkah ini berbeda dari audit reguler yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Menurut Junda, APBD 2025 perlu dikendalikan secara ketat melalui pembatasan kegiatan, terutama yang bersumber dari PAD.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Forum ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga bersama Bappeda dan Dinas Sosial seluruh provinsi di Indonesia.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan, penguatan kapasitas perencana menjadi kunci mencapai sasaran visi dan misi pembangunan daerah.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Menurut Darwis, penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 merupakan langkah strategis di awal masa kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh operator dari berbagai perangkat daerah yang bertanggung jawab
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik (FKP)
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Fokus utama pertemuan ini adalah persiapan asistensi dan verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2025–2029.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Program REDD+ Sulbar ini ditargetkan berlangsung selama 36 bulan, sejak September 2024 hingga Agustus 2027.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Forum ini menghadirkan jajaran strategis dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang juga menjabat Ketua Kelompok Kerja (Pokja)
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Ia juga menambahkan bahwa penginputan IPKD untuk kabupaten se-Sulbar akan menyusul, dimulai pada 3–9 November 2025.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Diketahui bahwa dalam Perubahan PP No. 96 Tahun 2021 memberikan dampak strategis pada tata kelola minerba.
					 
										
				   
		    		        - 
										
										
						
		  			     
		  			     Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi memastikan evaluasi penurunan stunting berjalan objektif
					 
										
				   
		    			
		 
	     	
	 
 		 
		
	    	
			
		
	
		© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
	 
	
		
All Right Reserved