Bapperida Sulbar Dorong Percepatan Infrastruktur untuk Akses Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, mengirim inventarisasi 227 titik jembatan pejalan kaki ke Kemendagri.
• Tujuannya untuk mempercepat akses pelajar ke pendidikan dan masyarakat ke fasilitas publik.
• Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan arahan Kemendagri, menekankan pentingnya ketepatan data dalam percepatan pembangunan.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU  - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar.

Salah satunya melalui inventarisasi jembatan pejalan kaki untuk akses ke satuan pendidikan dan fasilitas publik lainnya.

Data inventarisasi tersebut telah dikirimkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Gubernur Sulbar nomor B-000.7.7/841/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2025, ditujukan kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah.

Baca juga: Bapperida Sulbar Perkuat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Langkah ini menunjukkan keseriusan daerah dalam memperkuat konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat.

Darwis menjelaskan, data inventarisasi merupakan hasil kompilasi pemerintah kabupaten dan perangkat daerah terkait.

“Kami merekap sebanyak 227 usulan titik jembatan pejalan kaki, diharapkan menjadi bahan dukungan dalam perencanaan, penganggaran, dan percepatan pembangunan jembatan aman bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya pelajar,” ujarnya.

Rinciannya, sebanyak 39 titik di Mamuju, 17 titik di Mamuju Tengah, 9 titik di Pasangkayu, 78 titik di Mamasa, 43 titik di Polewali Mandar, dan 41 titik di Majene.

Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk memperkuat kualitas pendidikan, akses sosial, dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah.

Pernyataan Darwis juga menegaskan respons Sulawesi Barat terhadap arahan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya pendataan dan pengusulan pembangunan jembatan pejalan kaki.

Tomsi mengingatkan, keterlambatan pelaporan dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak boleh pasif. Ketepatan waktu dalam menyampaikan data penting agar program pemerintah pusat dapat dirancang optimal dan tepat sasaran,” tegas Tomsi.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap inventarisasi jembatan pejalan kaki dapat menjadi contoh kedisiplinan daerah dan mempercepat akses infrastruktur yang aman bagi masyarakat.(*)