Bapperida Sulbar Perkuat Tata Kelola Wilayah Lewat Rakor Identifikasi Batas Daerah

Saat ini, keenam kabupaten di Sulbar telah memiliki batas provinsi yang terintegrasi dalam data resmi Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dalam rapat, disepakati dua poin utama:

Penegasan batas wilayah mengacu pada data resmi dari BIG dan Kemendagri.

Pemerintah Provinsi Sulbar akan terus melakukan identifikasi dan menghimpun permasalahan batas antar kabupaten serta memfasilitasi penyelesaiannya secara bertahap dan terkoordinasi.

Bapperida Komitmen Dukung Penegasan Batas Wilayah

Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung proses penegasan batas wilayah, baik secara teknis maupun kelembagaan.

“Penegasan batas wilayah adalah langkah fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib dan pembangunan yang terarah. Batas yang jelas tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, dan memastikan keadilan dalam distribusi layanan publik,” kata Junda.

Ia menambahkan, Bapperida akan terus mendorong penggunaan data spasial yang sahih, terintegrasi, dan akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor di Sulawesi Barat.(*)