Hadiri Rakornas di Jatinangor, Kepala Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Inovatif

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi mencapai program prioritas pembangunan daerah. 

Penegasan ini diwakili oleh kehadiran Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.

Rakornas tersebut mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda se-Indonesia.

Baca juga: Aklamasi, Andi Mappangara Resmi Jadi Ketua KONI Polman Periode 2025-2029

Baca juga: SDK Minta Kabupaten di Sulbar Segera Usulkan Program Inpres Jalan Daerah 2026

 Forum strategis ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan rencana kerja pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam arahannya, menyoroti peran sentral dua jabatan kunci daerah.

Ia menekankan bahwa Sekda harus menjadi penggerak reformasi birokrasi, sementara Bappeda harus menjadi pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Junda Maulana menilai arahan Mendagri sangat relevan dengan upaya transformasi tata kelola yang sedang digenjot di Sulawesi Barat.

“Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah kesempatan penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tapi sudah menjadi keharusan,” ujar Junda Maulana.

Ia menambahkan, Pemprov Sulbar berkomitmen penuh untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran secara lebih terpadu dan berbasis kinerja. 

Hal ini diiringi dengan peningkatan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah melalui kepemimpinan Sekda yang strategis.

Selain itu, Bapperida Sulbar juga akan diperkuat perannya sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor.

Mendagri juga sempat menyinggung pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang inovatif tanpa membebani masyarakat, mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi.

Menanggapi hal tersebut, Junda Maulana menyatakan Sulbar akan terus didorong untuk berinovasi, termasuk dalam pengelolaan PAD.

“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” tutup Junda.(*)