Dialog dengan Massa Buntu, Bupati Mamuju Diduga Tinggalkan Kantor Lewat Pintu Belakang Tanpa Randis

Massa menilai Pemkab Mamuju tidak adil jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Barat.

“Di Mamasa meski defisit sampai Rp 200 miliar tetap mengusulkan semua honorer. Polman juga begitu, 4.226 orang diusulkan semua. Lalu kenapa Mamuju, sebagai ibu kota provinsi, tidak mampu?” ujar Ahyar.

Para honorer menegaskan akan terus bertahan di kantor bupati hingga ada kejelasan status. 

Mereka mengaku tak keberatan dengan berapa pun gaji yang ditetapkan, asalkan status mereka jelas.

“Kalau tidak ada kejelasan, ribuan honorer bisa kehilangan pekerjaan tahun depan. Pengabdian puluhan tahun bisa sia-sia,” tegas Ahyar.

Kendala Anggaran 

Dalam pertemuan di kantor bupati, Bupati Sutinah Suhardi menegaskan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama Pemkab Mamuju dalam mengakomodasi seluruh tenaga honorer.

“Kalau keinginan pribadi, tentu saya tidak mau ada kejadian seperti ini. Tapi sebagai bupati, saya harus jujur, kemampuan APBD kita sangat terbatas,” ujar Sutinah di hadapan massa.

Menurutnya, sejak 2021 hingga 2025, Pemkab Mamuju sudah mengalokasikan Rp255 miliar hanya untuk gaji PPPK. 

Anggaran sebesar itu, kata Sutinah, sudah menyerap porsi besar dari belanja daerah.

Terkait kesempatan menjadi PPPK, Sutinah menyebut telah memberikan banyak kesempatan.

Pada 2021 formasi PPPK dibuka untuk tenaga guru.

Disusul 2022 untuk guru dan tenaga kesehatan, lalu 2023–2024 kembali dibuka formasi guru, nakes, hingga tenaga teknis.

“Jadi kesempatan itu sudah kita berikan setiap tahun. Kita ingin masyarakat datang ke puskesmas dilayani dengan baik, anak-anak sekolah juga tidak kekurangan guru. Itulah alasan kenapa PPPK terus kita buka sejak 2021,” jelasnya.

Sutinah membuka peluang bagi mereka yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).