Ratusan Honorer Pemkab Mamuju Terancam Dirumahkan, Sebut Alasan Pemkab Tak Masuk Akal

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ratusan honorer dan tenaga kontrak (tekon) daerah di Kabupaten Mamuju demo di Kantor Bupati Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Senin (15/9/2025).

Mereka menuntut kejelasan nasib setelah tidak diusulkan masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2025.

Massa aksi khawatir kehilangan pekerjaan jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Honorer Geruduk Kantor Bupati Mamuju, Minta Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi," kata Koordinator Lapangan aksi, Ahyar, saat berorasi.

Ahyar menyebut, para honorer sudah mengabdi 10 hingga 20 tahun, tapi justru tidak diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu.

"Kalau kami tidak diangkat sebagai PPPK paruh waktu, otomatis akan dirumahkan,” pungkasnya.

Alasan mereka tidak diakomodir sebagai PPPK Paruh Waktu karena keterbatasan anggaran.

"Menurut kami tidak masuk akal," katanya.

Pasalnya, kata dia, mereka mengaku telah terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah mengikuti proses seleksi PPPK tahap satu dan dua.

“Kami bukan tenaga fiktif. Nama kami ada di database BKN," ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, proses seleksi juga sudah diikuti, tapi justru tidak diakomodasi dalam PPPK paruh waktu.

"Itu yang ingin kami tanyakan,” tegas Ahyar.

Kekhawatiran akan dirumahkan menghantui ratusan honorer dan tekon di Mamuju.

Selama ini, mereka menjadi tulang punggung di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.

Sejumlah peserta aksi bahkan mengaku telah menggantungkan hidup selama puluhan tahun dari status honorer, dengan gaji yang jauh dari kata layak.

“Kalau kami diberhentikan, kami mau makan apa? Anak-anak kami sekolah bagaimana? Kami bukan menuntut muluk-muluk, hanya ingin kepastian dan keadilan,” teriak salah seorang tenaga honorer di tengah kerumunan.

Para honorer mendesak Bupati Mamuju untuk turun langsung memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah daerah.

Mereka berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti agar ratusan pegawai tidak kehilangan pekerjaan.

“Kalau alasannya anggaran, seharusnya ada solusi. Jangan sampai kami yang sudah lama mengabdi justru jadi korban kebijakan,” ucap Ahyar.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi