100 Hari Kepemimpinan Sutinah-Yuki: FPPI Mamuju Soroti Infrastruktur, PDAM, dan Polemik Tambang

Irfan mengatakan, pernyataan Bupati Mamuju terkait maraknya penolakan tambang pasir di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kalukku, juga menuai respons kritis.

Dalam pernyataannya, Bupati berharap agar “penolakan tambang tidak merugikan daerah”.

FPPI Mamuju menilai pernyataan tersebut cenderung memihak pada perusahaan tambang, sementara gelombang penolakan dari masyarakat terus berlangsung.

“Seolah-olah masyarakat yang menolak tambang dianggap menghambat investasi. Padahal, mereka menolak demi mempertahankan ruang hidup dan mata pencaharian,” tegasnya.

Irfan menegaskan, penolakan tambang memiliki dasar kuat, mulai dari tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga dugaan cacat prosedur.

“Masyarakat tidak pernah dilibatkan, tidak ada sosialisasi, tidak ada kajian dampak lingkungan yang benar-benar mempertimbangkan keselamatan warga. Pemerintah seharusnya hadir di tengah masyarakat, bukan di belakang investor,” tegas FPPI.

Tegaskan Dukungan terhadap Investasi Berkeadilan

FPPI menyatakan, mereka tidak anti-investasi, namun menolak bentuk investasi yang merampas ruang hidup rakyat.

“Kami mendukung investasi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak mengorbankan rakyat demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

FPPI menyoroti bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas memuat prinsip keadilan, terutama bagi masyarakat terdampak.

Proyek pertambangan, menurutnya, memiliki risiko besar, seperti pencemaran, rusaknya sumber air, hingga ancaman terhadap kelangsungan hidup komunitas lokal.

“Kami ingatkan Bupati Mamuju, investasi tidak harus melulu soal tambang. Potensi sektor pangan, pertanian, dan kelautan kita sangat besar. Pegunungan dan pesisir Mamuju dapat dikelola dengan bijak tanpa merusak lingkungan,” imbuhnya.

Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai penutup, FPPI menegaskan pentingnya paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

FPPI Mamuju menyerukan agar pemerintah selalu melibatkan warga dalam setiap program yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

“Setiap warga berhak atas lingkungan yang sehat. Maka, partisipasi dan pelibatan mereka dalam program kegiatan atau pengambilan keputusan adalah hal mutlak dalam negara demokratis, apalagi jika berpotensi merusak lingkungan,” tutup Ketua FPPI Kota Mamuju.(*)