100 Hari Kepemimpinan Sutinah-Yuki: FPPI Mamuju Soroti Infrastruktur, PDAM, dan Polemik Tambang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Memasuki 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Yuki Permana, publik menaruh perhatian pada sejumlah aspek penting yang menjadi evaluasi awal pemerintahan periode kedua Bupati Sutinah.

Dalam catatan sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil, termasuk Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Mamuju, terdapat berbagai hal yang perlu ditinjau secara objektif dan menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Salah satu yang menjadi sorotan Ketua FPPI Kota Mamuju, Muh Irfan, adalah perluasan jalan dalam kota. 

Baca juga: FKUB Sulbar Apresiasi 100 Hari Kerja Sutinah-Yuki dan Dukung Penguatan Toleransi Beragama

Ia menilai hal itu sebagai langkah positif, karena menunjang peran Mamuju sebagai ibu kota provinsi.

Meski begitu, kata dia, masih ditemukan banyak ruas jalan berlubang di wilayah perkotaan yang memerlukan perhatian lanjutan.

"Kondisi jalan di Kota Mamuju, mesti jadi perhatian serius pemerintah, jalan adalah sesuatu yang vital sebagai penunjang aktivitas sehari-hari," pungkasnya.

Relokasi PKL Dinilai Ambigu

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Yos Sudarso atau kawasan Pantai Manakarra juga menjadi sorotan FPPI Mamuju.

Meskipun telah direncanakan untuk dipindahkan ke atas anjungan Pantai Manakarra, FPPI menilai kebijakan tersebut masih belum memiliki rencana yang matang.

“Seharusnya pemerintah telah menyiapkan perencanaan sejak awal. Bukan seperti ‘tiba masa, tiba akal’,” ujar Irfan kepada Tribun-Sulbar.com di Mamuju, Kamis (5/6/2025).

Soroti PDAM Masih Jadi Keluhan Warga

Persoalan klasik mengenai distribusi air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga menjadi sorotan FPPI Mamuju.

Menurutnya, warga selalu mengeluhkan lambatnya aliran air ke rumah-rumah meskipun tagihan tetap berjalan lancar.

"Air itu sebagai kebutuhan dasar yang harus segera ditangani secara konkret oleh pemerintah daerah," pungkas Irfan.

Soroti Pernyataan Bupati Soal Tambang

Irfan mengatakan, pernyataan Bupati Mamuju terkait maraknya penolakan tambang pasir di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kalukku, juga menuai respons kritis.

Dalam pernyataannya, Bupati berharap agar “penolakan tambang tidak merugikan daerah”.

FPPI Mamuju menilai pernyataan tersebut cenderung memihak pada perusahaan tambang, sementara gelombang penolakan dari masyarakat terus berlangsung.

“Seolah-olah masyarakat yang menolak tambang dianggap menghambat investasi. Padahal, mereka menolak demi mempertahankan ruang hidup dan mata pencaharian,” tegasnya.

Irfan menegaskan, penolakan tambang memiliki dasar kuat, mulai dari tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga dugaan cacat prosedur.

“Masyarakat tidak pernah dilibatkan, tidak ada sosialisasi, tidak ada kajian dampak lingkungan yang benar-benar mempertimbangkan keselamatan warga. Pemerintah seharusnya hadir di tengah masyarakat, bukan di belakang investor,” tegas FPPI.

Tegaskan Dukungan terhadap Investasi Berkeadilan

FPPI menyatakan, mereka tidak anti-investasi, namun menolak bentuk investasi yang merampas ruang hidup rakyat.

“Kami mendukung investasi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak mengorbankan rakyat demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

FPPI menyoroti bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas memuat prinsip keadilan, terutama bagi masyarakat terdampak.

Proyek pertambangan, menurutnya, memiliki risiko besar, seperti pencemaran, rusaknya sumber air, hingga ancaman terhadap kelangsungan hidup komunitas lokal.

“Kami ingatkan Bupati Mamuju, investasi tidak harus melulu soal tambang. Potensi sektor pangan, pertanian, dan kelautan kita sangat besar. Pegunungan dan pesisir Mamuju dapat dikelola dengan bijak tanpa merusak lingkungan,” imbuhnya.

Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai penutup, FPPI menegaskan pentingnya paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

FPPI Mamuju menyerukan agar pemerintah selalu melibatkan warga dalam setiap program yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

“Setiap warga berhak atas lingkungan yang sehat. Maka, partisipasi dan pelibatan mereka dalam program kegiatan atau pengambilan keputusan adalah hal mutlak dalam negara demokratis, apalagi jika berpotensi merusak lingkungan,” tutup Ketua FPPI Kota Mamuju.(*)