KUA-PPAS 2026 Disepakati, Pemkab Mateng Pastikan Anggaran Berpihak ke Rakyat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng) dan DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS Perubahan 2025.

Penandatanganan berlangsung dalam sidang paripurna DPRD Mateng di Aula Kantor DPRD, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Baca juga: Bupati Pasangkayu Serahkan Raperda Perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2026 ke DPRD

Wakil Bupati Mateng, Askary Anwar, menyebut dokumen KUA-PPAS menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rancangan APBD.

“KUA-PPAS 2026 dirumuskan dengan mengacu pada arah kebijakan nasional dan prioritas daerah,” kata Askary kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, prinsip utama penyusunan anggaran adalah efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

KUA-PPAS Perubahan 2025 disusun sebagai respons terhadap dinamika pembangunan daerah.

Perubahan ini mencakup perkembangan ekonomi, penyesuaian regulasi, hingga kebutuhan mendesak masyarakat.

"Kita ingin RAPBD bisa lebih cepat dibahas di tingkat komisi DPRD. Sehingga keputusan yang dihasilkan tepat waktu dan berkualitas,” ujarnya.

Askary juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan berbasis prestasi kerja dengan fokus pada hasil (output dan outcome).

"Pengelolaan keuangan harus tertib, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN," tegasnya.

Ia menutup sambutan dengan ajakan menjaga semangat kebersamaan demi Mateng yang maju, sejahtera, dan berpihak pada rakyat.(*)

Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah