Mamuju

Terbukti Langgar UU Keimigrasian, 3 WNA China Dipulangkan dari Sulbar

Tayang: Jumat, 2 Mei 2025 12:04 WITA

Editor: Abd Rahman

Terbukti Langgar UU Keimigrasian, 3 WNA China Dipulangkan dari Sulbar

Imigrasi Mamuju

Deportasi WNA - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju melakukan deportasi terhadap tiga Warga Negara Asing (WNA) asal China pada Rabu (30/4/2025). Tindakan administratif ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca Selanjutnya:

Dihantam Angin di Pulau Karampuang , 4 Perahu Sandeq Terbalik, 1 Sandeq Dievekuasi Kapal Pembantu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Warga Negara Asing (WNA) asal China akhirnya dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya.

Pasalnya 3 WNA inisial ZZ, HZ, dan WZ itu diduga melanggar aturan soal administrasi tentang keimigirisian saat beraktivitas di Kecamatan Tikke, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar).

Tindakan administratif ini dilakukan sebagai tindak lanjut pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketiga WNA berinisial ZZ, HZ, dan WZ diamankan saat beraktivitas di area tambang milik PT Abadi Dua Putri yang berlokasi di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu.

Menurut Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikim) Imigrasi Mamuju, Adam, setelah melalui proses pemeriksaan, mereka terbukti melanggar ketentuan hukum keimigrasian.

"Deportasi dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan pengawalan ketat dari petugas Imigrasi Mamuju. Mereka diterbangkan menuju Guangzhou, China, menggunakan pesawat Malaysian Airlines MH-0720 pada pukul 16.00 WIB," ujarnya melalui WhatsApp, pada Kamis (1/5/2025).

Ia mengatakan, proses pemeriksaan oleh penyidik telah membuktikan adanya pelanggaran hukum keimigrasian.

Sehingga ketiganya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, V Yosa Anggara, menghimbau kepada seluruh pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku.

"Kami mendukung investasi demi pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja kami, tetapi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum. Kami juga membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi para pelaku usaha dalam memahami prosedur penggunaan tenaga asing secara legal," ujar Yosa.(*)