Prof Zudan Soal Ketua DPRD Sulbar Tak Ingin Perpanjangan Pj Gubernur: Ikut Presiden

Untuk diketahui, masa jabatan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh akan berakhir pada Mei 2024.

Dia menjabat sejak 2023 lalu menggantikan Pj Gubernur sebelumnya, Akmal Malik yang kini menjabat Pj Gubernur Kalimantan timur (Kaltim).

Namun, setelah viralnya surat yang ditandatangani ketua DPRD Sulbar tersebut, tiga pimpinan lainnya di DPRD Sulbar juga mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.

Tiga Pimpinan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) yang terdiri dari Wakil Ketua I, Usman Suhuria, Wakil Ketua II H Abdul Halim, dan Wakil Ketua III H Abdul Rahim merespons terkait surat ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi yang menolak perpanjangan penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Ketiga pimpinan DPRD Sulbar tersebut merespons dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Surat dengan Nomor: T-000_294/2024 ditandatangani secara elektronik oleh tiga pimpinan DPRD Sulbar pada 16 April 2024.

"Menyikapi surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor T/100.1.2/285/2024 tertanggal 3 April 2024 terkait penolakan perpanjangan penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut disampaikan sebagai berikut," demikian keterangan dalam surat tersebut.

Setidaknya, ada tiga poin yang diuraikan dalam surat ini.

Pertama, bahwa surat Ketua DPRD Nomor T/100.1.2/285/2024, tidak melalui mekanisme dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam tata tertib DPRD provinsi Sulawesi Barat.

Surat dimaksud merupakan keputusan sepihak yang tidak melibatkan pimpinan lain di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Kedua, bahwa dari unsur pimpinan dan anggota DPRD belum pernah melakukan pembahasan untuk mengusulkan perpanjangan atau tidak memperpanjang masa jabatan PJ Gubernur Zudan Arif Fakrulloh.

Ketiga, bahwa hubungan komunikasi dan kemitraan antara DPRD dengan PJ Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana dalam isi surat termaksud, pada hakekatnya telah berjalan dengan baik.

Semua agenda pemerintahan yang harus melibatkan pihak DPRD, seperti pembahasan dan pengesahan Ranperda dan pengawasan telah berjalan dengan baik.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi