Netralitas ASN
Bawaslu Polman Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Lurah Manding dan 2 Kepala Lingkungan
Usman mengatakan hasil klarifikasi, dua kepala lingkungan ini mengaku hanya berbicara biasa dengan masyarakat.
Penulis: Fahrun Ramli | Editor: Nurhadi Hasbi
Usman menganggap aksi itu sebagai bentuk dukungan untuk menelusuri pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye 2024.
Sebelumnya diberitakan, Aliansi Pemuda Mahasiswa (Ampas) Sulawesi Barat (Sulbar) gelar unjuk rasa di Kantor Bawaslu Polman, Senin (29/1/2024).
Masa aksi yang berjumlah sekitar delapan orang ini sempat menyampaikan orasinya di halaman kantor.
Mereka mendesak Bawaslu Polman untuk mengusut dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ampas Sulbar menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh kepala Kelurahan Manding beserta kepala lingkungannya.
Massa aksi menyebut kepala Kelurahan Manding ikut serta mengampanyekan salah satu peserta pemilu 2024.
"Kita datang mempertanyakan temuan kepala Kelurahan Manding yang ikut serta kampanyekan di tengah masyarakatnya," terang koordinator Ampas Sulbar, Irman dalam orasinya.
Ia menyebut kepala kelurahan ini ikut serta turun ke tengah-tengah masyarakat berkampanye.
Bahkan meminta kepada masyarakatnya agar memilih salah satu dari peserta pemilu yang berencana duduk di bangku DPRD Kabupaten Polman.
Hal itu, kata Irman merupakan suatu bentuk intervensi kepala kelurahan kepada masyarakatnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli
Kepala Puskesmas Mehalaan Mamasa Dituntut 3 Bulan Penjara Perkara Langgar Netralitas ASN |
![]() |
---|
Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kapus Mehalaan Mamasa Segera Direkomendasi Bawaslu ke BKN |
![]() |
---|
Bawaslu Majene Limpahkan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kades Betteng ke Polres Majene |
![]() |
---|
Gakkumdu Majene Tingkatkan ke Tahap Penyidikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kades Betteng |
![]() |
---|
Bawaslu Majene Kirim 19 Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN ke BKN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.