Inspektorat Mamuju Masih Periksa Kades Kakulasan Tommo Dugaan Korupsi Rp 214 Juta

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Inspektorat Kabupaten Mamuju terus melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, terkait dugaan penggelapan dana desa senilai Rp 214 juta.

Hingga kini, Kepala Desa Kakulasan Fince masih menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dugaan penggelapan dana.

Kades Fince diperiksa di Kantor Inspektorat Mamuju Jl Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (8/2/2023) kemarin.

Dia menjelani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan dana desa dan sejumlah program desa belum berjalan.

"Yang jelas sampai saat ini pemeriksaan Kades Kakulasan murni pegaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat," ungkap Kepala Inspektorat Mamuju saat dihubungi wartawan via WhatsApp, Kamis (9/2/2023).

Kata Yani, dalam kasus ini bisa saja hasil temuan itu bisa bertambah dan bisa saja berkurang, tetapi pastinya pihaknya belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan.

"Bisa saja bertambah dan bisa berkurang, proses pemeriksaan masih berlanjut nanti kami berikan informasi," bebernya.

Lanjut Yani menuturkan, hasil audit Inspektorat Mamuju akan diserahkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) jika mereka meminta.

"Kami akan serahkan hasil audit kami jika ada permimtaan dari APH (Polisi)," pungkasnya.

Sebelumnya,Inspektorat Kabupaten Mamuju menemukan kerugian negara sebesar Rp 214.600.000 di Desa Kakulasan, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit sementara dan laporan yang diterima oleh tim Inspektorat Mamuju.

Kepala Inspektorat Mamuju Muhammad Yani mengatakan, ada beberapa pelanggaran Kepala Desa Kakulasan Fentje dari temuan hasil audit dan laporan warga.

Seperti dana bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah cair 100 persen, namun bantuan itu tidak diberikan kepada penerima sebanyak 300 Kepala Keluarga (KK).

"Total anggaran dana BLT belum tersalurkan di desa Kakulasan sebesar Rp 169 juta," ungkap Yani saat ditemui di salah satu warkop di Mamuju, Selasa (31/1/2023).

Kemudian program pembangunan tahun 2022 di desa tersebut banyak yang tidak terlaksana seperti pembangunan posyandu, kabel listrik, meteran listrik, pelebaran jalan hingga reha PAUD Filadefelia.

Selain itu, pekerjaan pemasangan tiang listrik tahun 2022 tidak terlaksana dan upah tukang juga belum dibayarkan.

"Dikerjakan secara swadaya dengan masyarakat tapi upah tukang tidak dibayarkan," bebernya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman