Setelah Salim S. Mengga: Siapa Bisa Menyamai, Bukan Sekadar Mengisi?

Dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep doxa. Doxa adalah keyakinan yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan. Ia bekerja secara halus, membentuk cara berpikir kolektif tanpa disadari.

“Kelayakan” dalam konteks ini menjadi bentuk doxa. Ia menciptakan ilusi bahwa standar yang digunakan sudah tepat, padahal sebenarnya sangat minimal. Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Bourdieu sebagai symbolic violence. Kekerasan simbolik yang membuat masyarakat menerima batasan yang merugikan mereka tanpa merasa dipaksa.

Apa yang dijelaskan Bourdieu berkelindan dengan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Gramsci menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kontrol institusi, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran. Narasi-narasi yang tampak rasional, seperti “tidak ada pemimpin yang sempurna” atau “yang penting bisa bekerja sama” menjadi alat untuk menormalisasi standar yang rendah.

Melalui proses ini, masyarakat perlahan dibiasakan untuk menerima kualitas rata-rata sebagai sesuatu yang cukup. Inilah yang disebut sebagai normalisasi mediokritas.

Dalam jangka panjang, kondisi ini sangat berbahaya. Ia menutup ruang bagi lahirnya kepemimpinan yang visioner dan transformatif. Ia membuat sistem cenderung stagnan, karena tidak ada dorongan untuk melampaui batas yang ada.

Masalah ini semakin diperparah oleh terbatasnya partisipasi publik. Proses yang berlangsung dalam ruang tertutup membuat masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang memadai. Diskusi publik menjadi terbatas, kritik menjadi lemah, dan evaluasi menjadi tidak optimal.

Padahal dalam demokrasi, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat. Tanpa partisipasi yang bermakna, keputusan yang dihasilkan mungkin sah secara administratif, tetapi lemah secara moral.

Jika dikaitkan dengan pesan I Manyambungi, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar yang ia wariskan. Kepemimpinan tidak hanya soal kelayakan administratif, tetapi tentang keberpihakan yang nyata. Tanpa keterlibatan rakyat, khususnya rakyat kecil, sulit memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memahami dan mewakili kepentingan mereka.

Standar Kepemimpinan dan Pertaruhan Masa Depan

Kekosongan jabatan Wakil Gubernur tidak hanya memiliki dimensi struktural, tetapi juga dimensi nilai. Ketika Salim S. Mengga tidak lagi hadir, yang hilang bukan sekadar figur dalam struktur pemerintahan, melainkan juga referensi konkret tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dengan integritas.

Tanpa referensi tersebut, proses pengambilan keputusan berisiko kehilangan arah moral. Kebijakan mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan ruh yang membuatnya bermakna.

Dalam konteks ini, pengisian jabatan tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural. Ia harus mampu menghadirkan kembali orientasi nilai yang sebelumnya ada. Jika tidak, maka yang terjadi adalah disrupsi dalam kontinuitas etika kepemimpinan.

Sering kali muncul argumen bahwa standar ideal terlalu tinggi untuk diterapkan dalam realitas politik. Namun argumen ini perlu dipertanyakan. Ketidaksempurnaan memang tidak terhindarkan, tetapi bukan berarti standar harus diturunkan secara drastis.

Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara idealitas dan realitas, tanpa mengorbankan prinsip dasar. Dalam hal ini, pesan I Manyambungi dapat berfungsi sebagai benchmark normatif. Ia tidak harus diterapkan secara literal, tetapi menjadi rujukan dalam menilai kualitas kepemimpinan.

Pertanyaannya bukan apakah ada kandidat yang sempurna, melainkan apakah ada yang cukup mendekati standar tersebut.

Di sinilah konsep “menyamai” menjadi penting. Ia bukan sekadar tuntutan emosional, tetapi kebutuhan rasional untuk menjaga kualitas sistem. Jika standar yang telah terbentuk diturunkan, maka efeknya akan merambat ke berbagai aspek pemerintahan.