Menatap Ekonomi Sulbar yang Lebih Positif

Lambatnya penyaluran ini, ditambah dengan kondisi di mana saldo kas akhir pemerintah daerah meningkat, berpotensi menciptakan kontraksi Jumlah Uang Beredar (JUB), memberikan sinyal moneter kontraksi yang dapat mendinginkan gairah investasi regional.

Untuk Keberlanjutan Ekonomi dan memastikan proyeksi Triwulan IV 2025 tercapai dan momentum pertumbuhan berlanjut ke tahun berikutnya, diperlukan diskresi fiskal segera dan kebijakan struktural :

1. Akselerasi Belanja

Pemerintah harus segera mengaktifkan langkah-langkah darurat untuk mengefektifkan belanja. Kanwil DJPb bersama KPPN harus segera melaksanakan pertemuan one-on-one dengan Satker yang memiliki penyerapan belanja modal dan barang yang rendah. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anggaran yang sempat tertahan dapat dicairkan dan digunakan untuk proyek-proyek yang dapat diselesaikan di akhir tahun, sehingga memberikan dorongan fiskal yang diperlukan, dan juga membantu peningkatan penerimaan pajak di Sulbar. Demikian pula, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan monitoring intensif
terhadap penyaluran TKD, khususnya terkait gaji PPPK dan tunjangan guru, agar likuiditas Pemda segera pulih.

2. Autonomi Fiskal

Secara jangka panjang, Sulbar harus mengatasi penyakit strukturalnya: Kemandirian Fiskal yang Rendah. Untuk itu, Pemda harus secara fundamental fokus pada pengembangan ekonomi wilayah, khususnya mendorong hilirisasi industri. Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan adalah strategi kunci Neo-Klasik untuk meningkatkan nilai tambah, yang pada gilirannya akan memperluas basis Pajak Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada TKD. Investasi pemerintah dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dioptimalkan dengan memastikan business matching antara KDKMP dan eksportir, memotong rantai distribusi, dan meningkatkan harga jual di tingkat petani.

3. Adaptasi Kesiapan

Penyaluran Dana Investasi Pemerintah untuk program KDKMP senilai Rp16 Triliun masih terkendala karena kesiapan penerima dana yang belum optimal. Risiko kegagalan serap ini (risiko Dana Idle) harus diatasi dengan cepat melalui pendampingan intensif dari perbankan dan pemerintah. Bank yang menerima Penempatan Uang Negara harus berperan aktif memberikan edukasi mengenai persyaratan dan mekanisme pembiayaan, terutama dalam penyusunan proposal dan model bisnis KDKMP.

Keberhasilan Sulbar mencapai target proyeksi Triwulan IV 2025 danmemastikan pertumbuhan yang berkelanjutan sangat bergantung pada kecepatan dan efektivitas intervensi fiskal segera oleh pemerintah daerah dan pusat. Akselerasi belanja hari ini bukan sekadar tugas administrasi, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan Sulbar yang lebih mandiri, stabil, dan positif.(*)