Muhasabah Akuntansi

Demikian pula bagi negara. Pengelolaan APBN, dana desa, dana hibah, dana bantuan sosial, dan berbagai instrumen fiskal memerlukan muhasabah akuntansi agar tidak menjadi arena pelanggaran.

Fenomena banyaknya kepala desa yang terjerat kasus dana desa pada awal program, misalnya, tidak semata karena lemahnya pengawasan, tetapi karena ketidaksiapan mental dan spiritual untuk mengelola uang publik. 

Di sinilah muhasabah akuntansi memberikan makna: aparat harus menimbang setiap tindakan, memproyeksikan akibatnya, dan memperlakukan uang publik sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Allah dan masyarakat yang dilayani.

Dalam lingkungan pendidikan tinggi, terutama program studi akuntansi, muhasabah akuntansi seharusnya menjadi bagian integral kurikulum.

Mahasiswa akuntansi perlu diajarkan tidak hanya teori dan standar teknis, melainkan etika moral berbasis muhasabah: kajian tentang kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan bahaya manipulasi informasi. 

Pendidikan akuntansi tanpa fondasi muhasabah hanya akan menghasilkan teknokrat yang pandai tetapi rapuh; sebaliknya, pendidikan yang dibangun atas sikap muhasabah akan melahirkan profesional yang matang, jujur, dan konsisten.

Pada akhirnya, muhasabah akuntansi adalah jembatan antara spiritualitas dan profesionalisme.

Ia bukan konsep normatif yang abstrak, tetapi pedoman praktis untuk membangun tata kelola ekonomi yang sehat. 

Ketika akuntansi dijalankan dengan muhasabah, laporan keuangan tidak lagi sekadar angka, tetapi menjadi cermin kebenaran; jabatan tidak lagi menjadi peluang, tetapi amanah; dan ekonomi tidak lagi sekadar mengejar efisiensi, tetapi juga keberkahan. Inilah cita-cita besar yang seharusnya dihidupkan kembali dalam dunia akuntansi Indonesia.(*)