PMII Mamuju Dukung Pemprov Tuntut Kompensasi Dana Lingkungan Hidup untuk Sulbar

Ringkasan Berita:

• PMII Mamuju mendukung langkah Pemda Sulbar menuntut kompensasi adil dari BPDLH atas kontribusi Sulbar menjaga kelestarian hutan.
• Ketua PMII, Refli Sakti Sanjaya, menilai Mamuju layak mendapat penghargaan karena pernah dinobatkan sebagai kota berudara terbersih se-Asia Tenggara.
• PMII mengingatkan agar dana lingkungan dikelola transparan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju mendukungan langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menuntut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) agar memberikan kompensasi yang adil bagi daerah ini dari skema pendanaan lingkungan nasional.

Ketua PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, menilai Sulawesi Barat telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian hutan dan menekan tingkat deforestasi, sehingga layak mendapatkan insentif lingkungan dari pemerintah pusat.

“Sulbar selama ini menjadi salah satu daerah yang berhasil menjaga tutupan hutan dan mencegah pengrusakan lingkungan hidup yang masif. Karena itu, kompensasi dari BPDLH sudah seharusnya diberikan secara adil,” ujar Refli, kepada Tribun-Sulbar.com di Mamuju, Sabtu (8/11/2025).

Baca juga: PMII Apresiasi Pemprov Sulbar Tangani Konflik Agraria, Dorong Audit Seluruh HGU Perusahaan Sawit

Refli menyebut, keberhasilan Sulbar menjaga kelestarian alam turut berperan dalam menjaga kualitas udara.

Ia menegaskan, Mamuju pernah dinobatkan sebagai kota dengan udara terbersih se-Asia Tenggara oleh IQAir pada tahun 2023.

“Prestasi itu diraih karena tutupan hutan di Sulbar masih signifikan dan kuatnya tradisi masyarakat dalam menolak kebijakan atau investasi yang berpotensi merusak lingkungan,” lanjutnya.

Menurutnya, hutan Sulbar memiliki kontribusi besar dalam penyerapan emisi karbon tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam upaya global mewujudkan keadilan iklim.

“Sulawesi Barat seharusnya mendapat manfaat fiskal yang adil sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya sebagai daerah penyerap emisi karbon dunia,” tegas Refli.

Selain mendukung langkah Pemda, PMII juga mengingatkan agar pemanfaatan dana lingkungan hidup nantinya dilakukan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik.

“Dana lingkungan harus digunakan sepenuhnya untuk program pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat lokal. Mereka lebih memahami cara menjaga alam dibanding pemerintah sendiri,” ujarnya.

PMII berharap pemerintah daerah dapat mengelola dana lingkungan dengan bijak agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian ekosistem Sulawesi Barat.(*)