SDK Pastikan Pembangunan Sulbar Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran Pusat

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantor pusat Jakarta, Selasa (4/10/2025).

Pertemuan ini membahas dukungan kelanjutan pembangunan infrastruktur Sulbar di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

SDK menjelaskan, pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian fiskal tahun 2026 yang berdampak pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar.

Baca juga: Evaluasi Program 2025, Diskominfo Sulbar Perkuat Literasi Digital dan Kepercayaan Publik

Baca juga: BPKPD Sulbar Akan Dampingi Gubernur SDK Evaluasi Pembayaran Pinjaman PEN ke PT SMI

Meski begitu, ia menegaskan bahwa Pemprov Sulbar tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan daerah.

“Dalam kondisi fiskal yang ketat ini, kami tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan," ujar SDK.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menambah pinjaman baru untuk menata ulang kewajiban pembiayaan yang sudah berjalan.

"Tanpa mengganggu hak-hak dasar masyarakat dan ASN, terutama tunjangan guru serta TPP pegawai negeri,” ucapnya.

SDK juga menegaskan bahwa utang masa lalu Pemprov Sulbar kepada PT SMI sebesar Rp280 miliar tidak boleh menjadi hambatan.

Sebaliknya, utang tersebut harus dikelola secara profesional agar pembangunan tetap berlanjut.

“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah besar rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Kami memilih bekerja mencari solusi, bukan mengeluh terhadap situasi,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur SDK didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Shanad, Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta sejumlah pejabat dan tim teknis, di antaranya Murdanil (Biro Perekonomian dan Pembangunan) dan Hajrul Malik (Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga).

Kunjungan itu menjadi bentuk nyata tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulbar untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.

SDK menegaskan, Pemprov Sulbar akan terus mencari terobosan pembiayaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.(*)