Warga Desa Tadui Mamuju 'Curhat' ke Camat Pengelolaan Dana Desa Tidak Jelas, BUMDes Minim Kontribusi

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Warga Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mendatangi kantor desa untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa, Jumat (15/8/2025).

Selain dugaan penyalahgunaan dana desa, warga juga menyampaikan keresahannya terhadap pengelolaan pemerintahan desa tidak transparan.

Kedatangan mereka disambut Camat Mamuju, M. Ilyas, Kapolsek Mamuju AKP Mustapa, dan Sekretaris Desa Tadui, Darman. 

Perwakilan warga, Salik, menegaskan aksi tersebut bukan demonstrasi, melainkan dialog terbuka antara masyarakat, aparat desa, dan perwakilan pemerintah kecamatan.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tadui mengungkapkan serangkaian dugaan pelanggaran yang mereka nilai telah berlangsung di pemerintahan desa. 

Baca juga: Gubernur SDK: ASN dan PPPK Wajib Hadir Upacara 17 Agustus, Mangkir Kena Sanksi

Baca juga: PRAKIRAAN Cuaca Sulbar Hari Ini Waspada Hujan Lebat di Mamasa, Mamuju dan Mamuju Tengah Waktu Sore

Warga menuding Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini hanya bersifat formalitas.

Tanpa hasil disosialisasikan kepada masyarakat. 

Mereka juga mempertanyakan penyertaan modal dalam jumlah besar ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa.

Sejumlah proyek pembangunan desa pun dipersoalkan karena tidak dilengkapi papan informasi, dengan hasil pekerjaan yang dianggap tidak memuaskan. 

BPD disebut pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Selain itu, realisasi program kerja dinilai terlambat meski anggaran telah cair.

"Kami menduga adanya praktik monopoli dalam pengadaan barang dan jasa, serta perangkat desa yang mudah diintervensi kepala desa. Beberapa kegiatan swadaya masyarakat dilaporkan seolah-olah dibiayai dari Dana Desa, meski sebenarnya murni inisiatif warga," ujar Salik.

Sikap perangkat desa yang dinilai kurang peduli, adanya intimidasi terhadap warga yang kritis, serta dugaan praktik nepotisme semakin memperkuat keresahan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih berdialog dengan perwakilan pemerintah Kabupaten Mamuju.

Desa ini terletak 12 kilometer dari pusat Kota Mamuju. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi