Dugaan Korupsi Dana Desa

Warga Desa Tadui Mamuju Desak Pemkab Audit Dana dan PAW Kades Tersandung Narkoba

Warga menduga pelanggaran seperti penyertaan modal besar pada BUMDes yang tak memberi manfaat nyata

Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
suandi
Tuntutan Warga - Hasan Tammauni, perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tadui, Mamuju, Jumat (15/8/2025). Mereka menuntut audit dana desa tiga tahun terakhir. 


TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Warga Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat meminta Pemkab Mamuju mengaudit Dana Desa tiga tahun terakhir.

Mereka juga mendesak pemerintah mencopot Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap gagal menjalankan pengawasan.

Tuntutan itu disampaikan dalam pertemuan terbuka di kantor Desa Tadui, Jumat (15/8/2025). 

Warga menilai, tata Kelola pemerintahan desa tidak transparan dan sarat dugaan penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: Kades Tadui Ditangkap Kasus Narkoba, Warga Pertanyakan Pengelolaan Dana Desa Tidak Transparan

Baca juga: Warga Desa Tadui Mamuju Curhat ke Camat Pengelolaan Dana Desa Tidak Jelas, BUMDes Minim Kontribusi

“Kami minta Ketua BPD mundur karena tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai aturan,” kata Hasan Tammauni perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Tadui.

Masyarakat juga meminta Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa.

Sebab Kades Tadui Rusdi sedang menjalani proses hukum karena tersandung kasus narkoba.

Rusdi ditangkap Bersama oknum ASN Satuan polisi (Satpol) Pamong Praja Kabupaten Mamuju pada 4 Agustus 2025 lalu.

Warga menduga pelanggaran seperti penyertaan modal besar pada BUMDes yang tak memberi manfaat nyata, proyek pembangunan tanpa papan informasi, serta realisasi program yang terlambat meski anggaran telah cair.

Sampaikan Aspirasi - Warga datangi kantor Desa Tadui, JUmat (15/8/2025) sampaikan keresahannya terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa dan tata kelola pemerintahan desa yang dianggap tidak transparan
Sampaikan Aspirasi - Warga datangi kantor Desa Tadui, JUmat (15/8/2025) sampaikan keresahannya terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa dan tata kelola pemerintahan desa yang dianggap tidak transparan (suandi)

"Kami juga mendesak audit Dana Desa dan penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan," ujar Hasan.

Warga juga menuding BPD selama ini hanya formalitas dan pasif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. 

Mereka menduga ada praktik monopoli pengadaan barang dan jasa, intervensi kepala desa terhadap perangkat, intimidasi terhadap warga kritis, hingga nepotisme.

“Bahkan ada kegiatan swadaya masyarakat yang dilaporkan seolah-olah dibiayai Dana Desa, padahal murni inisiatif warga,” ujar Hasan.

Dalam dialog yang turut dihadiri Camat Mamuju M. Ilyas, Kapolsek Mamuju AKP Mustapa, dan Sekretaris Desa Tadui Darman. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved