Mamuju

Hadapi Penolakan Tambang,Bupati Mamuju Sutinah Bentuk Satgas Tertibkan Galian C Ilegal

Pemerintah Kabupaten Mamuju, lanjutnya, menyambut baik investor yang ingin menanamkan modal di daerah, namun dengan satu catatan penting tidak merusak

Penulis: Andika Firdaus | Editor: Abd Rahman
Andika Firdaus
TAMBANG PASIR - Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, didampingi Wakil Bupati Yuki Permana (Kiri) dan Kadis Perpustakaan Mamuju Muh Fauzan (Kanan) saat diwawancarai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju, Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu (24/5/2025).Pemerintah Kabupaten Mamuju, lanjutnya, menyambut baik investor yang ingin menanamkan modal di daerah, namun dengan satu catatan penting tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan daerah. 

"Hanya memang menertibkan tambang ini kerja sama semua stakeholder, jadi kita menggandeng TNI-POLRI dan kejaksaan bagaimana melihat izin mereka," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (21/5/2025).

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pemuda, dan aktivis, tiba di depan Kantor Gubernur Sulbar dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera menghentikan seluruh operasi tambang pasir.

Koordinator lapangan, Sulkarnain, menegaskan aksi hari ini adalah aksi damai.

"Kami datang hari ini bukan mau adu otot, tapi kami datang di sini untuk memperjuangkan hak-hak kami," ujar Sulkarnain dalam orasinya.

Setelah menyampaikan orasi selama beberapa jam, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, bernegosiasi

Perwakilan massa, di hadapan Wagub Sulbar, menyampaikan alasan penolakan tambang pasir di wilayah mereka karena dinilai akan berdampak buruk terhadap lingkungan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Salim S. Mengga yang merupakan pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyampaikan kepada perwakilan massa aksi untuk tetap tenang.

Ia menegaskan,saat ini Pemprov Sulbar telah membentuk tim evaluasi terkait izin pertambangan pasir dan dugaan premanisme di lapangan.

Baca juga: Bripda Tegar Dwi Putra Harumkan Nama Sulbar di Kejurnas Karate Piala Menhan 2025

Baca juga: Wagub Sulbar Tegaskan Investasi dan Kepentingan Rakyat Harus Seimbang dalam Pengelolaan Tambang

“Jadi silakan kita sama-sama tunggu apa hasil evaluasi dari tim, sebab mereka sedang bekerja saat ini,” jelas Salim S Mengga.

Salim S Mengga juga menyampaikan, akan turun langsung ke lokasi tambang untuk menyaksikan secara langsung kekhawatiran warga sebagai bagian dari proses evaluasi ke depan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved