Wagub Sulbar Tegaskan Investasi dan Kepentingan Rakyat Harus Seimbang dalam Pengelolaan Tambang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga memimpin rapat Tim Terpadu Pengendalian dan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Jumat (23/5/2025).

Rapat ini digelar sebagai langkah awal dalam melakukan verifikasi terhadap seluruh tambang di wilayah Sulbar.

Terutama wilayah tambang yang sedang menghadapi persoalan hukum maupun sosial.

Baca juga: Diundang Wagub Salim ke Mamuju, Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu Beri Data Perambahan Lahan

"Tujuannya adalah agar konflik-konflik selama ini ada bisa kita selesaikan. Rakyat bisa tenang mencari nafkah, dan investasi juga tidak merasa terancam. Jadi, dua-duanya kita jaga," kata Salim S Mengga.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah membentuk tim pengendalian dan evaluasi tambang yang dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

“Tim ini sendiri harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini juga menekankan pentingnya pendekatan humanis saat tim bekerja di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Setelah turun ke bawah dan berkomunikasi dengan masyarakat, saya sudah pesankan, tidak boleh bernada menyalahkan. Tetapi memberi pengertian. Karena bisa jadi selama ini terjadi salah paham akibat misinformasi atau kurang informasi, sehingga muncul berbagai macam isu yang menimbulkan kesalahpahaman," ujar Salim S Mengga.

Ia menegaskan, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun guna menghindari konflik berkepanjangan.

“Kita harus mulai membangun rasa saling percaya. Rakyat percaya kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan salah satu upaya yang perlu didorong adalah masuknya investasi.

"Tanpa investasi, kita sulit mempercepat proses menyejahterakan rakyat. Jadi, harus ada hubungan yang harmonis antara investor, rakyat, dan pemerintah. Di tengah-tengah hubungan ini harus kita pelihara, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," tutur Salim S Mengga.

Ia berharap, seluruh persoalan tambang yang tengah dihadapi dapat segera diselesaikan secara adil, tanpa merugikan pihak manapun.

“Rakyat tidak merasa dirugikan, apalagi perusahaan. Perusahaan juga bisa berusaha di sini dengan tenang karena merasa kehadirannya diterima, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bagian dari mereka,” tutupnya.(*)