Demo Tambang Pasir

Demo Tolak Tambang di Kantor Gubernur Sulbar Berujung Ricuh, Massa Kecewa Tak Ada Dialog

Sulkarnain mengungkapkan, aksi damai mereka justru diwarnai tindakan kekerasan dan penangkapan.

Editor: Nurhadi Hasbi
Andika Firdaus/Tribun-Sulbar.com
AKSI TOLAK TAMBANG - Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sulkarnain saat diwawancarai di Jl Arteri Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (9/5/2025). Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sulkarnain, menyayangkan undangan audiensi yang mereka terima tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Sulbar di kantor Gubernur, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Sulbar terkait penolakan tambang pasir di Kalukku Barat dan Karossa berujung kekecewaan, Jumat (9/5/2025).

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Sulkarnain, menyayangkan undangan audiensi mereka terima tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Kami datang ke sini untuk audiensi, sesuai undangan yang kami terima. Namun, kami justru dihadapkan dengan pagar besi dan barisan aparat kepolisian yang menghalangi kami masuk," ungkap Sulkarnain saat diwawancarai wartawan di Jl Arteri Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Baca juga: Puas Jawaban Suhardi Duka, Aksi Tolak Tambang Pasir di Kantor Gubernur Sulbar Berkahir Ricuh

Sulkarnain mengungkapkan, aksi damai mereka justru diwarnai tindakan kekerasan dan penangkapan.

"Alhamdulillah kami pulang dengan kondisi lengkap, tetapi dalam kondisi yang sangat kecewa," ujarnnya.

Sulkarnain mengatakan, apabila konflik horizontal terjadi dan sampai ada pertumpahan darah dan menghilangkan nyawa maka Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, harus bertanggung jawab.

"Kami tetap optimis cabut tambang dan tidak akan ada negosiasi," ujarnya.

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk protes berkelanjutan dari Aliansi Rakyat Sulbar terhadap penambangan pasir oleh PT Pasir Jaya Andalan di muara Sungai Kalukku. 

Mereka menilai aktivitas tersebut mengancam lingkungan dan mata pencaharian warga sekitar. 

Meskipun DPRD Sulbar telah mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan izin tambang, namun rencana penambangan masih belum dibatalkan, memicu kekecewaan dan aksi penolakan yang semakin kuat dari masyarakat sipil.(*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar Andika Firdaus 

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved