Berita Sulbar
Tahun Ini Diskominfopers Sulbar Akan Tuntaskan 90 Titik Blank Spot, Mulai Sekolah Hingga Puskesmas
Salah satu program prioritas yang diangkat adalah penanganan blank spot, yaitu wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar akan menuntaskan sebanyak 90 titik penanganan area blank spot di Sulawesi Barat 2025.
Penanganan 90 titik 'blank spot' yang tersebar disejumlah desa, sekolah, UPTD dan puskesmas itu merupakan, salah satu program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Salim S Mengga pasca efisiensi anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula, usai melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa , 22 April 2025
Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula menjelaskan bahwa dalam pertemuan, Gubernur ingin mengetahui secara detail program-program Dinas Kominfopers yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Baca juga: Keluarga Korban Lakalantas di Mamuju Dapat Santunan Rp50 Juta dari Jasa Raharja, Diberi Hari Ini
Baca juga: CATAT! Pemkab Mamuju Anggarkan Rp25 Miliar Perbaikan Jalan, Pertengahan Mei Dikerjakan 6 Ruas Jalan
Salah satu program prioritas yang diangkat adalah penanganan blank spot, yaitu wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi seperti telepon, internet, atau sinyal seluler.
“Dalam RPJMD beliau, tahun ini akan dituntaskan 90 titik dari 260 titik blank spot yang ada. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp3,3 miliar, ditambah penguatan masing-masing titik desa menggunakan teknologi Starlink,” ucap Mustari Mula
Blank spot ini tersebar di sejumlah sektor vital seperti desa, sekolah (SMA, SMK, SLB), Puskesmas, hingga UPTD provinsi. Penanganan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Sulbar.
Selain fokus pada blank spot, Gubernur SDK juga menekankan pentingnya evaluasi peran dan fungsi tiap bidang di OPD, termasuk Dinas Kominfopers yang memiliki sejumlah unit kerja seperti kehumasan, aplikasi telematika, statistik dan persandian, serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran.
“Beliau ingin melihat langsung program mana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan RPJMD. Jadi program yang bersifat langsung dirasakan masyarakat akan jadi prioritas,” bebernya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memastikan program kerja OPD tepat sasaran dan mampu mendorong kemajuan pembangunan serta pemerataan layanan digital di Sulbar.
"Intinya beliau mau melihat program di OPD mana yang betul-betul bersentuhan langsung ke masyarakat dan selaras dengan RPJMD," tutup Mustari. (*)
Dana Transfer Berkurang Rp330 Miliar, Pemprov Sulbar Lakukan Efisiensi Besar-besaran |
![]() |
---|
Kemenkeu Sulbar Klaim Pendapatan APBN Sulbar Moncer ke 63,74 Persen, Berkat Minyak Sawit CPO |
![]() |
---|
Realisasi APBN di Sulbar 2025: Pendapatan Capai Rp766 Miliar, Belanja Terserap Rp6,15 Triliun |
![]() |
---|
APBN Rp470,82 M untuk 123.990 KPM di Sulbar Mulai Anak Yatim Piatu Hingga Iuran Jaminan Kesehatan |
![]() |
---|
Data BPJS Kesehatan 2024 Biaya Penanganan Jantung, Stroke dan Gagal Ginjal di Sulbar Rp60,79 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.