Pemkab Polman Habiskan Rp 258 Juta Tangani KLB DBD di Desa Ambo Padang Tutar

Ketua DPRD Polman terpilih, Fachry Fadly menyampaikan pihaknya beberapa hari lalu berkunjung ke posko penanganan DBD di Desa Ambopadang Tutar.

Ternyata kata Fachry posko yang didirikan tidak seramai dengan anggaran yang digelontorkan.

"Saat saya sendiri berkunjung ke posko kondisinya sepi, sementara pemkab sampaikan Rp 258 juta itu termasuk untuk membiayai petugas di posko dan di lapangan," ungkap Fachry Fadly.

Ia meminta agar anggaran tersebut sebaiknya lebih banyak dimaksimalkan untuk warga yang terjangkit DBD. 

Bukan malah anggaran lebih banyak dihabiskan untuk petugas pendamping, selain itu seharusnya juga dibuatkan dapur umum.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Polman terpilih Amiruddin mengatakan seharusnya Pemkab Polman tidak terburu-buru menetapkan kasus DBD di Desa Ambopadang sebagai KLB. 

"Kondisi saat ini dari sekian banyaknya yang terserang itu sudah jauh lebih banyak yang sembuh, sehingga harusnya tidak usah status KLB," ujar Amiruddin.

Dengan penetapan status KLB ini bisa merugikan warga setempat, karena seharusnya bisa mendapatkan penanganan medis yang lebih layak dengan jaminan BPJS kesehatan.

Data dari Dinkes Polman hingga Sabtu 26 Oktober jumlah warga Desa Ambopadang yang terserang DBD tercatat 143 orang.

Kemudian pada Minggu 27 Oktober jumlahnya bertambah menjadi 145 penderita.

Lonjakan pasien DBD di Tutar ini terjadi selang beberapa hari saja. Pada Kamis 24 Oktober lalu, jumlah warga yang terkonfirmasi DBD hanya berjumlah 123 orang.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli