INI yang Pemuda Sulbar Tuntut Saat Demo di Tengah Pelantikan Pimpinan DPRD Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Merdeka Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulbar, Selasa (29/10/2024).

Mereka unjuk rasa bertepatan dengan pelantikan pimpinan definitif DPRD Sulbar.

Baca juga: Terdakwa Kapus Ranga-Ranga Mamuju Berbelit Jawab Pertanyaan Hakim di Sidang Pelanggaran Pemilu

Baca juga: Pimpinan DPRD Sulbar Periode 2024-2029 Siap Perkuat Legislasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi mereka sebelumnya yang dilakukan sebelum pelantikan tersebut.

Para demonstran menggeruduk Kantor DPRD Sulbar dan berhasil mencapai pintu masuk ruang rapat paripurna, tempat berlangsungnya prosesi pelantikan.

Mereka membawa tuntutan tegas, meminta DPRD Sulbar mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju.

Menurut Burhan, salah satu peserta aksi, pihaknya menilai Bawaslu gagal menjalankan fungsi pengawasannya.

Hal ini menyebabkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis tanpa mendapat sanksi yang tegas.

"Kami melihat ada ketidaknetralan ASN, mulai dari Kepala Puskesmas Ranga-ranga hingga Camat Kalumpang, yang diduga melanggar netralitas namun kasusnya dihentikan oleh Bawaslu," ujar Burhan dengan nada tegas.

Massa aksi juga mendesak agar DPRD Sulbar mempertimbangkan pengurangan anggaran Bawaslu, sebagai langkah evaluasi atas kinerjanya yang dianggap lemah.

Selain itu, mereka mengkritik keterlibatan ASN di Mamuju dalam aktivitas politik yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut.

Merespons tuntutan para demonstran, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, bersama Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menemui massa.

Amalia menjelaskan bahwa permintaan untuk menandatangani rekomendasi pencopotan Ketua Bawaslu Mamuju memerlukan waktu dan proses yang tidak instan.

"Jika diminta menandatangani rekomendasi sebagai pribadi, saya setuju. Namun, sebagai lembaga, keputusan ini perlu dibahas lebih lanjut mengingat DPRD terdiri dari beberapa partai politik," ungkap Amalia.

Senada dengan Amalia, Munandar juga menyatakan kesiapannya menandatangani dukungan evaluasi Bawaslu secara pribadi, meski belum bisa dilakukan secara institusi.

"Saya setuju, namun sebagai pribadi, bukan sebagai pimpinan DPRD," tegas Munandar di hadapan para peserta aksi.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi