Amalia Fitri Aras Ketua DPRD Sulbar dari Golkar, Wakilnya Demokrat PAN dan PDIP

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah resmi mengusulkan penetapan pimpinan definitif periode 2024-2029 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan ini dilakukan setelah melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin, 14 Oktober 2024.

Sekretaris DPRD Sulbar, Hamizih, menyampaikan bahwa pengusulan ini mencakup posisi ketua dan para wakil ketua dari berbagai partai politik.

Baca juga: Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Tersangka Kapus Ranga-Ranga ke Penyidik Gakkumdu

Baca juga: Sampah Berserakan di Gerbang Gedung DPRD Polman, Satu Bulan Lebih Tak Diangkut 

Amalia Fitri Aras yang berasal dari Partai Golkar ditunjuk sebagai Ketua DPRD Sulbar.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua II dipegang oleh Suraidah Suhardi dari Partai Demokrat, Wakil Ketua III oleh Munandar Wijaya dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Abdul Halim dari PDIP sebagai Wakil Ketua IV.

“Iya, Senin kemarin tanggal 14 Oktober sudah paripurna penetapan pimpinan definitif, dan kami sudah mengusulkannya ke Kemendagri,” ujar Hamzih saat dihubungi pada Rabu (16/10/2024).

Hamizih menjelaskan, pengusulan tersebut dilakukan berdasarkan hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu Februari 2024.

Partai Golkar berhasil meraih 10 kursi, Partai Demokrat memperoleh 8 kursi, PAN mendapatkan 5 kursi, dan PDIP juga mendapatkan 5 kursi di DPRD Sulbar.

Lebih lanjut, Hamzih menyampaikan harapannya agar pelantikan para pimpinan DPRD ini dapat segera dilaksanakan.

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah menunggu balasan dari Kemendagri untuk dapat segera menjadwalkan pelantikan.

“Kami berharap pelantikan ini bisa dilaksanakan secepatnya, karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. Jika balasan dari Kemendagri sudah diterima, kami akan langsung menginformasikan,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi untuk memastikan kesiapan jadwal pelantikan pimpinan definitif ini.

Sekretaris DPRD Sulbar itu menegaskan, kelengkapan struktur pimpinan ini sangat penting agar roda pemerintahan di DPRD Sulbar dapat berjalan optimal.

Tanpa adanya pimpinan definitif, proses pengambilan keputusan dan pembentukan AKD akan terhambat.

"Setelah ada keputusan dari Kemendagri, kami siap melaksanakan pelantikan dan segera membentuk AKD untuk mendukung kinerja dewan," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi