Pj Gubernur Zudan Minta Dinas PU se-Sulbar Perkuat Instrumen RKPD untuk Perencanaan Infrastruktur

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) se-Sulbar mengoptimalkan penyelesaian masalah infrastruktur, perbanyak manfaat dan mengangkat branding Sulbar.

Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar pada Rapat Koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan PUPR Kabupaten se Sulbar di Mamuju, Kamis (18/04/2024).

Hadir pada kegiatan itu BWS Sulawesi III Palu, dan BPJN Sulbar serta Dinas PU Kabupaten se-Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur di Sulbar maka seluruh unsur ke PU an dari kabupaten, provinsi dan pusat perkuat komunikasi dan kolaborasi.

Hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat penggunaan instrumen Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan APBD.

PU harus memunculkan masalah-masalah yang ditangani masyarakat saat pembahasan kedua instrumen tersebut.

Baca juga: Surat Suraidah ke Jokowi Tolak Perpanjangan Pj Gubernur Tidak Sesuai Aturan di DPRD Sulbar

Baca juga: RAMALAN SHIO CINTA Besok Sabtu 20 April 2024: Shio Kuda Diguncang Badai, Shio Ular Drastis

“Hulunya dulu, bunyikan di dokumen RKPD dan APBD kemudian nanti tim evaluator (enam kabupaten) buka semua masalah, “ ucap Prof. Zudan.

Selain itu, menyebarluaskan informasi terkait penanganan yang sudah dikerjakan, hal ini untuk memberi kepastian kepada masyarakat sehingga dapat mengangkat branding Sulbar.

“Masyarakat ingin melihat seberapa kuat upaya itu, lakukan langkah-langkah yang membuat masyarakat bahagia," kata Zudan.

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, membutuhkan kerja keras dan kerja cepat sering tantangan yang dihadapi Sulbar saat ini, khususnya di sektor infrastruktur.

Sehingga dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan kerja terintegrasi antara Pemda dan pusat.

“Sehingga kita melakukan rakor ini dengan harapan kedepan kita bisa lebih sinergi, kolaboratif,dan kerja terintegrasi agar penanganan infrastruktur berjalan efektif demi kemajuan daerah,” ungkapnya. (*)