Surat Suraidah ke Jokowi Tolak Perpanjangan Pj Gubernur Tidak Sesuai Aturan di DPRD Sulbar

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Tiga unsur pimpinan DPRD Sulbar menyebut surat penolakan perpanjangan Pj Gubernur Sulbar ke Jokowi tidak sesuai mekanisme. 

Surat penolakan disampaikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi ini dinilai tak sesuai aturan di DPRD. 

Tiga unsur pimpinan DPRD Sulbar yang menyebut dan mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan hal itu adalah Wakil Ketua I, Usman Suhuria, Wakil Ketua II H Abdul Halim, dan Wakil Ketua III H Abdul Rahim merespons terkait surat ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi yang menolak perpanjangan penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Baca juga: Tanggapi Surat Penolakan Masa Jabatan dari Ketua DPRD Suraidah, Zudan: Bismillah Saya Ikut Presiden

Baca juga: Suraidah Suhardi Raih Suara Terbanyak di TPS 08 Simboro yang Akan Pencoblosan Ulang

Ketiga pimpinan DPRD Sulbar tersebut merespon dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Surat dengan Nomor: T-000_294/2024 ditandatangani secara elektronik oleh tiga pimpinan DPRD Sulbar pada 16 April 2024.

"Menyikapi surat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor T/100.1.2/285/2024 tertanggal 3 April 2024 terkait penolakan perpanjangan penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang ditujukan ke Presiden Republik Indonesia, berdasarkan hal tersebut disampaikan sebagai berikut," demikian keterangan dalam surat tersebut.

Setidaknya, ada tiga poin yang diuraikan dalam surat ini.

Pertama, bahwa surat Ketua DPRD Nomor T/100.1.2/285/2024, tidak melalui mekanisme dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam tata tertib DPRD provinsi Sulawesi Barat.

Surat dimaksud merupakan keputusan sepihak yang tidak melibatkan pimpinan lain di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Kedua, bahwa dari unsur pimpinan dan anggota DPRD belum pernah melakukan pembahasan untuk mengusulkan perpanjangan atau tidak memperpanjang masa jabatan PJ Gubernur Zudan Arif Fakrulloh.

Ketiga, bahwa hubungan komunikasi dan kemitraan antara DPRD dengan PJ Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana dalam isi surat termaksud, pada hakekatnya telah berjalan dengan baik.

Semua agenda pemerintahan yang harus melibatkan pihak DPRD, seperti pembahasan dan pengesahan Ranperda dan pengawasan telah berjalan dengan baik.

Sebelumnya, viral beredar surat DPRD Sulbar yang ditandatangani Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi meminta Presiden Joko Widodo, agar tidak memperpanjang masa jabatan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar.

Surat itu bernomor T/100.1.2/285/2024 terkait Penolakan Perpanjangan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat yang di tujukan ke Presiden Republik Indonesia.

Dalam surat tertangga 3 April 2024 itu berbunyi: