Opini

Mengherankan, Penawar Tertinggi Justru Menang Tender Gorden DPR, Ada Apa?

Pemenuhan kebutuhan rakyat sudah seharusnya menjadi prioritas, bukan justru sibuk memikirkan untuk memperindah kediaman para anggota DPR.

Editor: Ilham Mulyawan
Hamsinah Halik fo Tribun Sulbar
Hamsina Halik Anggota Komunitas Revowriter dan Kontributor Antologi Ngaji Islam Kaffah 

Sebagaimana Umar bin Khattab ra. selalu mengaudit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat peningkatan harta yang tak wajar mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaannya bukanlah hasil korupsi atau hal haram lainnya.

Selain itu, membangun keimanan dan ketakwaan para pejabatnya melalui pembinaan akidah. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yng diberikan pasti dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Mereka hidup sederhana meksi kaya. Kekayaan justru disedekahkan bukan disimpan. Mereka tidak akan segan menggunakan harta kekayaannya untuk membantu rakyat.

Abu Ubaidah bin al Jarrah seorang wali (setingkat gubernur) di masa kekhilafan Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW dan juga panglima besar penaklukan negeri Syam. Di dalam rumahnya yang luas, Abu Ubaidah hanya memiliki sebilah pedang, baju besi dan satu kendaraan. Meski khalifah Umar bin Khattab menyarankan agar ia mengambil sesuatu dari harta berlimpah di sekitarnya. Abu Ubaidah menolak. Seorang gubernur lebih memilih zuhud dibanding bergelimang harta.

Langkah lainnya, yaitu dengan pemberian gaji yang layak. Para pejabat akan digaji yang cukup, tunjangan serta fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan begitu pemberian gaji yang cukup bisa meminimalisir angka kecurangan dan penyalahgunaan jabatan. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan; Jika tdak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa yang mengambil selainnya itulah kecurangan (ghalin)." (HR. Abu Dawud)

Adanya pengawasan dan kontrol masyarakat juga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Koreksi dan masukan kepada pemimpin dan para pejabat dibawahnya disampaikan melalui majelis umat. Yang mana majelis umat ini beranggotakan orang-orang yang dipercaya umat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, kritik dan saran pada penguasa.

Mereka dipilih berdasarkan integritas dan kepercayaan. Bukan pencitraan sebagaimana dilakukan wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Semua itu tak akan berjalan sempurna tanpa adanya penerapan sistem politik Islam yang mengurusi urusan rakyat. Sistem politik ini juga tak akan bisa dijalankan tanpa sistem pemerintahan Islam.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved