Mengherankan, Penawar Tertinggi Justru Menang Tender Gorden DPR, Ada Apa?

Sayangnya, bukan rakyat yang menikmatinya, justru para pejabat yang mengatasnamakan rakyat.

Sementara, rakyat hidup dalam kesengsaraan dan kesulitan hidup akibat kebutuhan hidup yang kian serba mahal. Ditambah kebijakan pemerintah menaikkan PPN sebesar 11 persen dan kenaikan harga BBM.

Semakin melengkapi kesulitan rakyat.

Namun, inilah buah dari sistem demokrasi kapitalis sekuler yang menjadikan materi sebagai standar kebahagiaan. Harta rakyat jadi ajang bancakan banyak pihak demi keuntungan segelintir elit dan penyokongnya.

Seharusnya anggaran negara di gunakan sebaik-baiknya hanya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Berada di pucuk kekuasaan memang menggiurkan. Itulah sebabnya begitu banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan.

Namun, publik patut bertanya mengapa saat publik mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, penguasa justru mendapatkan fasilitas mewah menggunakan uang rakyat?

Beda halnya dengan Islam. Islam memandang pemimpin dan para pejabatnya adalah pelayan umat. Mereka diangkat oleh rakyat menjadi wakilnya bukan untuk pemenuhan materi duniawi semata.

Melainkan ini adalah amanah yang sangat berat pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak, sehingga mereka harus mampu mengemban amanah itu agar terpenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya.

Karena adanya pertanggungjawaban ini, maka sudah seharusnya mereka bersungguh-sungguh dalam mengurus rakyatnya dan tidak menjadi penguasa yang zalim.

Sebab, penguasa yang zalim di akhirat kelak akan menuai azab yang pedih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)

Adapun untuk mencegah pejabat yang gila harta dan jabatan, maka dalam sistem Islam ada beberapa langkah yang ditempuh, diantaranya mengaudit harta kekayaan pejabat secara berkala. Tujuannya untuk mengontrol dan mengawasi agar mereka tak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadi mereka.

Sebagaimana Umar bin Khattab ra. selalu mengaudit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat peningkatan harta yang tak wajar mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaannya bukanlah hasil korupsi atau hal haram lainnya.

Selain itu, membangun keimanan dan ketakwaan para pejabatnya melalui pembinaan akidah. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yng diberikan pasti dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Mereka hidup sederhana meksi kaya. Kekayaan justru disedekahkan bukan disimpan. Mereka tidak akan segan menggunakan harta kekayaannya untuk membantu rakyat.